Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI tengah memburu penyebar hoaks data Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 bocor. Informasi itu dipastikan bohong.
"Kami sudah berkoordinasi dengan KPU untuk profiling terhadap siapa yang meng-upload kali pertama kebocoran data itu," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid saat dihubungi, Selasa (2/5).
Adi mengatakan pihaknya berupaya menyelidiki akun pertama yang mengunggah informasi tersebut. Kerja sama dengan KPU diharapkan mempercepat penemuan oknum yang tidak bertanggung jawab itu.
Baca juga: Bacaleg PKB Ikuti Keputusan Partai Soal Sistem Pemilu
"Profiling sementara dilakukan hingga ditemukan unsur pidana," papar jenderal bintang satu itu.
Adi tidak menutup kemungkinan oknum itu diproses hukum. Syaratnya, terdapat indikasi pidana.
"Apabila nanti ditemukan (unsur pidana), kami akan naikkan jadi laporan polisi," jelas dia.
Baca juga: Jimly dan Mazuki Alie Dampingi Prabowo, Ini Penjelasan Gerindra
Sebelumnya, Polri menyebut hoaks terkait Pemilu 2024 mulai bertebaran di media sosial. Salah satunya yakni kabar adanya kebocoran data hasil pesta demokrasi tersebut di KPU. (Z-1)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved