Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Tim Khusus Pemenangan Partai Buruh Said Salahudin mengatakan meski partainya tidak bisa mengusung calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Partai buruh akan memberikan dukungan pada salah satu pasangan calon (paslon). "Sebenarnya kami punya dua opsi," ujar Said, Rabu (26/4).
Pertama, Partai Buruh absen di Pilpres 2024. Opsi itu, terang dia, muncul karena dipastikan semua paslon akan diusung oleh parpol pendukung Undang-Undang omnibus law. Partai Buruh, tegasnya, menolak UU Cipta Kerja.
Selain itu, kata Said mengatakan apabila sejak pencalonan partai buruh tidak mengambil pilihan mendukung salah satu capres, partai akan kehilangan kesempatan meraih tujuannya.
Baca juga: PPP Hari Ini akan Umumkan Capres untuk Pilpres 2024
Kedua, kata Said, jika Partai Buruh memberikan dukungan kepada salah satu paslon, tanpa harus bekerja sama dengan parpol pengusung.
Ia menyebut perhatian Partai Buruh sementara ini masih mengerucut pada nama Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kedua nama itu, ujarnya, sudah diusulkan pengurus Partai Buruh dari sejumlah daerah di acara Rakernas I, Januari 2023. "Sementara untuk Prabowo Subianto pada saat itu tidak ada yang mengusulkan," imbuhnya.
Baca juga: Pakar dan Praktisi Ekonomi, Erick Thohir Dinilai Bisa Bantu Ganjar Pranowo di Pemerintahan
Said mengungkapkan nama Ganjar memang lebih banyak diusulkan dibandingkan Anies. Tetapi ia belum memastikan akan resmi mendukung atau tidak. "Keputusan resmi untuk menentukan dukungan capres akan ditetapkan melalui forum konvensi," terang dia.
Bisa saja pada saat konvensi, ujar Said, nanti dukungan kepada Ganjar tetap yang terbanyak seperti halnya di acara Rakernas. Tetapi bisa perubahan peta dukungan dari daerah nantinya.
Jika terjadi perubahan konstelasi dukungan, sambungnya, mungkin saja Anies Baswedan dan Najwa Shihab, berpeluang mendapatkan dukungan lebih.
"Tetapi yang jelas, sementara waktu dukungan kepada Pak Ganjar masih lebih banyak. Khusus Najwa Shihab, seandainya saja Mbak Najwa dapat tiket Pilpres, maka beliau bisa jadi kuda hitam di konvensi nanti," tutur Said.
Ia menambahkan jika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD atau Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tiba-tiba dapat tiket capres atau cawapres, bisa saja mempengaruhi konstelasi dukungan di acara konvensi Partai Buruh.
"Dinamika pada saat konvensi juga bisa terjadi jika kelak muncul nama-nama baru. Sebut saja nama Susi Pudjiastuti. Walaupun pada saat Rakernas lalu namanya belum muncul, tetapi diluar Rakernas nama mantan menteri Kelautan dan Perikanan itu cukup banyak disuarakan," tukasnya. (Z-3)
GPMP menargetkan puluhan juta suara untuk pasangan calon nomor urut 1 Anies Baawedan-Muhaimin Iskandar (Amin) pada Pemilu 2024.
Elektabilitas kepala daerah akan meningkat dengan sendirinya apabila mereka mampu menunjukkan kinerja dan prestasi dalam mengendalikan pandemi di daerahnya masing-masing.
Para politisi sudah seharusnya punya tanggung jawab untuk membereskan pandemi covid-19 dulu. Apalagi hingga hari ini terjadi kenaikan eksponensial.
DI tengah penanganan pandemi covid-19 yang belum juga usai, pemberitaan di media massa sudah ramai dengan isu terkait dengan utak-atik calon presiden (capres) yang bakal maju di Pemilu 2024.
Sayangnya, ada sejumlah pihak yang sudah tidak sabar dan bernafsu untuk meraih jabatan dan kekuasaan dengan intrik-intrik politik yang begitu mudah dibaca masyarakat.
Nama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming masuk dalam 6 besar calon presiden dengan elektabilitas tertinggi di angka 2,7%.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved