NEWSTICKER

Diperiksa di Polres Solo Hari Ini, Jokowi Dipastikan Bawa Ijazah

Ozzy Osbourne, Vokalis Legendaris Black Sabbath, Meninggal di Usi

Dul Jaelani Pilih Kelaparan saat Saldo Rekening Nol Ketimbang Min

Roy Suryo Cs Datangi Polda Metro Jaya, Ajukan Gelar Perkara Khusu

Ada yang Bermazhab Serakahnomics? Ini Penjelasannya Versi Prabowo

Pejabat yang tidak Patuh LHKPN, Tunjangannya Terancam Ditahan

Fachri Audhia Hafiez

15/4/2023 11:39

Pejabat yang tidak Patuh LHKPN, Tunjangannya Terancam Ditahan — Ilustrasi(Medcom)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana merevisi aturan terkait sanksi pejabat yang tidak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Salah satu sanksinya berupa tunjangan yang ditahan.

"KPK akan mengubah peraturan KPK, sehingga sanksi atas LHKPN akan kita taruh dalam situ. Walaupun sanksi administrasi ya, bisa berupa penundaan promosi, tidak boleh ikut pendidikan, sampai ke menahan tunjangan," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dikutip melalui YouTube KPK RI, Sabtu (15/4).

Pahala mengatakan sejumlah kementerian atau lembaga sejatinya sudah menerapkan sanksi administrasi bagi pejabatnya yang tidak patuh LHKPN. Namun, sanksi yang lebih tegas lagi akan didetailkan pada aturan KPK.

Baca juga: KPK Sebut Pejabat Sekarang Rajin Lapor Kekayaan karena Kerap Dirujak Publik

"Jadi kita pikir kalau di undang-undang disebut sanksi administrasi boleh, maka di peraturan KPK kita akan detailkan seperti apa," ucap Pahala.

Ia belum mengungkap kapan berlakunya aturan tersebut. Saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Baca juga: Sekretariat Kabinet Hingga Kantor Staf Presiden Masuk 10 Lembaga Terendah Lapor LHKPN

"Kita harapkan setahun ini selesai peraturan KPK-nya," jelas Pahala. (Z-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama

Berita Lainnya

ICW: LHKPN Instrumen Penting Pencegahan Korupsi
08/6/2025 12:58
Pelaporan LHKPN adalah wujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara
Profil Deddy Corbuzier, Stafsus Menhan dengan Harta Kekayaan Nyaris Rp 1 Triliun
08/6/2025 10:32
Deddy diketahui telah menekuni dunia sulap sejak kecil. Kerja kerasnya membuat Deddy ditawari kontrak oleh International Hotel untuk menunjukkan kemampuan sulapnya saat usianya 18 tahun.
Ini Aset Deddy Corbuzier yang Dilaporkan ke KPK dengan Nilainya Mencapai Rp953 Miliar
08/6/2025 08:52
Sebanyak 16 aset tanah dan bangunan Deddy ada di Tangerang. Tiga sisanya berada di Medan.
Lagi-Lagi Pejabat Abai Lapor LHKPN, Kali Ini Jumlahnya 11.114
13/5/2025 11:04
SEBANYAK 11.114 pejabat negara diketahui belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) per 9 Mei 2025 pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mobil Mercy Ridwan Kamil yang Disita KPK tak Tercatat LHKPN
30/4/2025 08:08
Mobil Mercedes Benz itu disita karena diduga berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank BJB. Kendaraan itu hingga kini belum dibawa ke Jakarta.
Ternyata Royal Enfield Ridwan Kamil tak Ada di LHKPN, Apa Hukumannya?
28/4/2025 08:40
Tessa mengatakan hukuman untuk pejabat yang tidak mengisi LHKPN dengan benar diserahkan kepada pimpinan instansinya masing-masing.

LOAD MORE

Opini

Jalinan Erat 75 Tahun Indonesia-Tiongkok
01/8/2025 05:00
Arah Pendidikan Digital Anak Indonesia
31/7/2025 21:41
Menuju Sistem Pangan Bermartabat
31/7/2025 05:05

LOAD MORE

Kolom Pakar

Dalil Keberatan atas Putusan Vonis Pidana Korupsi Importasi Gula dan Peluang Bebasnya Tom Lembong
28/7/2025 05:00
Membungkam Kolegium, Mengancam Keselamatan Publik
21/7/2025 05:00
Manajemen Pemerintahan Gotong Royong
14/7/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global
10/3/2025 22:58
1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024
25/7/2024 23:25
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
09/6/2024 11:25
Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia
22/1/2024 20:12

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved