NEWSTICKER

Hati-Hati Sikapi Tawaran Investasi Microsoft

Hiperkolesterol Bisa Perparah Gejala Menopause

UU Pemilu Lahirkan Penyelenggara yang Lemah

Kolaborasi Pesan Kemanusiaan dan AI Berbuah Apresiasi

Ini Ciri-Ciri Ibu Hamil yang Mengalami Gangguan Kesehatan Mental

Pejabat yang tidak Patuh LHKPN, Tunjangannya Terancam Ditahan

Fachri Audhia Hafiez

15/4/2023 11:39

Pejabat yang tidak Patuh LHKPN, Tunjangannya Terancam Ditahan — Ilustrasi(Medcom)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana merevisi aturan terkait sanksi pejabat yang tidak patuh menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Salah satu sanksinya berupa tunjangan yang ditahan.

"KPK akan mengubah peraturan KPK, sehingga sanksi atas LHKPN akan kita taruh dalam situ. Walaupun sanksi administrasi ya, bisa berupa penundaan promosi, tidak boleh ikut pendidikan, sampai ke menahan tunjangan," kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dikutip melalui YouTube KPK RI, Sabtu (15/4).

Pahala mengatakan sejumlah kementerian atau lembaga sejatinya sudah menerapkan sanksi administrasi bagi pejabatnya yang tidak patuh LHKPN. Namun, sanksi yang lebih tegas lagi akan didetailkan pada aturan KPK.

Baca juga: KPK Sebut Pejabat Sekarang Rajin Lapor Kekayaan karena Kerap Dirujak Publik

"Jadi kita pikir kalau di undang-undang disebut sanksi administrasi boleh, maka di peraturan KPK kita akan detailkan seperti apa," ucap Pahala.

Ia belum mengungkap kapan berlakunya aturan tersebut. Saat ini masih dalam tahap penyusunan.

Baca juga: Sekretariat Kabinet Hingga Kantor Staf Presiden Masuk 10 Lembaga Terendah Lapor LHKPN

"Kita harapkan setahun ini selesai peraturan KPK-nya," jelas Pahala. (Z-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Basuki Eka Purnama

Berita Lainnya

KPK Ingatkan Cakada Segera Serahkan LHKPN
10/12/2016 01:06
KPK meminta calon kepala daerah (cakada) segera menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) karena besok merupakan batas akhir pengiriman berkas.
1.325 LHKPN Bakal Cakada Dinyatakan Lengkap oleh KPK
10/12/2016 01:06
KPK telah menerima laporan LHKPN dari 1.432 bakal calon kepala daerah (bacakada), dan yang sudah dinyatakan lengkap sejumlah 1.325 bacakada
Daftar Kekayaan Tiga Paslon Cagub-Cawagub DKI Jakarta, Pramono Paling Tajir
10/12/2016 01:06
KEKAYAAN para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta menjadi sorotan publik menjelang pemilihan.
Telat Laporkan LHKPN Digugat di MK
10/12/2016 01:06
Harun-Ichwan meminta kepada MK untuk membatalkan penetapan Saipullah-Atika sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mandailing Natal Nomor Urut 2.
Perbandingan Data LHKPN kedua Capres Cawapres
10/11/2016 15:05
Perbandingan data berdasarkan laporan yang masuk ke KPK mengenai jumlah harta kekayaan penyelenggara negara.
Sibuk Kampanye, DPRD DKI Lalai Lapor Harta ke KPK
19/8/2016 06:04
Hingga saat ini baru 50 anggota yang selesai melaporkan LHKPN melalui Sekretariat Dewan.

LOAD MORE

Opini

Generasi (C)emas
07/7/2025 05:10
Hari Pustakawan Indonesia 7 Juli 2025 Pustakawan sebagai Research Librarian di Era Digital
07/7/2025 05:05
Premanisme di Mandura
06/7/2025 05:00

LOAD MORE

Kolom Pakar

Volatilitas Industri Energi Hijau
07/7/2025 05:00
MK dan Desain Keserentakan Pemilu
30/6/2025 05:00
Melawan Pragmatisme RUU Pemilu
23/6/2025 05:00

LOAD MORE

BenihBaik

Gandeng Yayasan Benih Baik, Superindo Donasi Tabung Oksigen dan Sembako untuk Faskes
19/8/2016 06:04
BenihBaik.com Luncurkan Program GenAktif, Kerja Sama Pemerintah Pusat dan Daerah
19/8/2016 06:04
Bahrul Ulum dan Ayahnya Terkena Kanker Bersamaan
19/8/2016 06:01
Bantu Alberto Menjalani Pengobatan Leukemia Tipe ALL
19/8/2016 06:01

LOAD MORE

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved