Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memperingatkan partai politik peserta Pemilu 2024 maupun pihak lainnya untuk tidak membagikan zakat dengan amplop berlogo partai politik di tempat ibadah.
Peringatan itu diberikan setelah muncul kasus politikus PDIP Said Abdullah yang menebar amplop berlogo PDIP di tiga tempat ibadah di Sumenep, Jawa Timur, belum lama ini. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya tidak memberikan sanksi kepada Said karena sejumlah pertimbangan.
Alasan pertama, sebut Rahmat, karena unsur kampanye dalam peristiwa itu tidak terpenuhi. Pembagian amplop berisi Rp300 ribu itu terjadi pada Jumat (24/3) usai salat tarawih.
Baca juga : Bawaslu Soroti Iklan Partai Politik di TV, Mestinya di 21 Hari Akhir Masa Kampanye
Sementara itu, masa kampanye untuk Pemilu 2024 baru berlangsung pada 28 November mendatang. "Karena tidak terbukti adanya kausalitas, unsur kampanye, tahapan kampanye belum dimulai pada saat ini, dan juga ajakan pada saat itu tidak ada," kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Kamis (6/4).
Alasan kedua, sambung rahmat, berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan Bawaslu melalui Bawaslu Kabupaten Sumenep, pembagian amplop tersebut merupakan zakat yang selalu dilakukan tiap tahun oleh Said. Uang yang dibagikan ke jamaah berasal dari Said.
"Yang disalurkan melalui lembaga Said Abdullah Institute, kemudian diserahkan kepada pengasuh pondok pesantren atau takmir masjid. Pengasuh ponpes atau takmir masjid lalu membagikan amplop kepada jamaah setelah salat tarawih," terang Bagja.
Baca juga : Alot, Revisi Aturan Sosialisasi Sebelum Masa Kampanye Pemilu 2024
Kendati demikian, lanjutnya, jika terjadi saat masa kampanye, peristiwa tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi. Menurut Bagja, sanksi yang dapat dijatuhkan Bawaslu antara lain teguran maupun pengurangan masa kampanye.
Bahkan, jika terbukti di pengadilan, calon peserta pemilu yang melakukan kampanye politik uang dalam tempat ibadah dapat dijatuhi sanksi pembatalan sebagai calon peserta pemilu.
Diketahui, pembagian amplop kader PDIP Jatim Said Abdullah terjadi di tiga tempat ibadah, yakni Masjid Abdullah Syehan Beghraf, Kecamatan Batang-Batang; Masjid Naqsabandi, Kecamatan Kota Sumenep; dan Masjid Fatimah Binti Said Ghauzan, Kecamatan Manding.
Amplop dibagi seusai salat tarawih pada Jumat (24/3). Adapun ciri-ciri amplop yang dibagian adalah berwarna merah, terdapat gambar logo PDI Perjuangan serta gambar Said dan Ketua DPP PDI Perjuangan Kabupaten Sumenep Achmad Fauzi. (Z-4)
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Amplop tersebut diduga akan digunakan Rohidin untuk serangan fajar jelang pencoblosan pada Rabu, 27 November 2024.
Kini banyak desain amplop lebaran yang unik dan menarik. Simak yuk!
Bawaslu menyoroti adanya partai politik (parpol) yang muncul di iklan televisi sebelum masa kampanye. Mestinya, iklan di televisi hanya diperbolehkan pada 21 hari akhir masa kampanye.
BADAN Pengawas pemilihan Umum mengaku belum menemukan titik temu dengan Komisi Pemilihan umum (KPU) soal revisi Peraturan KPU (PKPU) tentang kampanye Pemilu 2024.
Upaya penyelidikan Bawaslu temuan pembagian amplop berlogo PDI Perjuangan dinilai sia-sia. Pasalnya tidak ada sanksi yang dijatuhkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved