Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI)
mengaparesiasi keberanian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dalam membongkar transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan. Bahkan, dia berani mempertanggungjawabkan pernyataannya di depan Komisi III DPR RI.
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie mengatakan, keberanian Mahfud MD untuk membongkar kejanggalan transaksi di Kemenkeu meskipun berada dalam struktur pemerintahan.
“Beliau ini berada di dalam sistem, tetapi tidak bersikap defensif apalagi denial ketika ada dugaan korupsi di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri. Dengan lantang, Pak Mahfud MD justru berteriak bahwa ada dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp349 triliun di Kementerian Keuangan,” katanya dalam video yang diunggah akun PSI, Jumat (31/3).
Selain itu, dia mengungkapkan, Mahfud bertanggung jawab atas posisi yang diamanatkan Presiden Joko Widodo kepadanya. Selain menjabat Menkopolhukam, Mahfud merupakan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.
“Beliau ada di posisi tersebut dan tak mau hanya makan gaji buta dan menikmati fasilitas. Beliau kerja, kerja dan kerja,” terangnya.
PSI menilai korupsi adalah kejahatan luar biasa. Oleh karenanya, dibutuhkan sosok yang tidak biasa untuk memberantas korupsi. Menurut Grace, dibutuhkan figur yang tidak terbelenggu dengan formalitas birokrasi atau terdikte oleh basa basi kekuasaan.
“Pak Mahfud berani berteriak, dan beliau juga berani mempertanggung jawabkan semua ucapannya. Termasuk di Gedung DPR kemarin. Siapa bilang tidak ada tekanan yang menghimpit dari kanan dan kiri? Saya yakin pasti ada,” bebernya.
Grace berharap, upaya yang dilakukan mantan ketua Mahkamah Konsitusi itu dalam membongkar transaksi janggal tersebut mendapatkan dukungan dari DPR. Jangan sampai nantinya kasus ini malah memperburuk citra DPR di masyarakat.
“Bro dan sis, kasus ini memang masih panjang. Tapi kehadiran sosok Pak Mahfud jelas memberikan sedikit harapan, untuk kita semua. Maju terus Pak Mahfud,” pungkas Grace. (H-3)
Bantuan sebanyak 8 ton tersebut diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak serta membantu memenuhi kebutuhan harian selama masa pemulihan awal.
ELVA Farhi Qolbina kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta untuk periode 2025–2030.
Dia mengungkapkan, banyak tokoh mulai tertarik bergabung dengan PSI, termasuk ASN yang menunggu masa pensiun dan beberapa anggota DPRD dari partai lain jelang Pemilu 2029.
Kabar Presiden ke-7 RI Jokowi diisukan pernah meresmikan Bandara PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) atau Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, ditepis oleh PSI
Raja Juli juga menyampaikan apresiasi atas pencapaian DPC PSI yang kini telah terbentuk di seluruh Bangka Belitung.
PSI bersiap untuk verifikasi partai politik dalam pemilu 2029 agar lolos ke Senayan. Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep siapkan konsolidasi internal
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) merespons kabar yang menyebut Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono digadang-gadang mengisi posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
(KPK) menduga uang kasus suap pajak turut mengalir ke oknum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Anggota DPR RI menyebut kasus suap korupsi yang melibatkan pegawai Direktorat Jenderal Pajak harus menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melakukan bersih-bersih.
KPK melakukan penelusuran penerimaan uang suap ke pejabat di Ditjen Pajak.
Budi enggan memerinci sosok yang tengah dibidik oleh penyidik. KPK sedang mencari keterlibatan pihak lain yang diduga memiliki peran dalam pengurangan pajak ini.
Rudianto menilai tindakan tegas dari Aparat Penegak Hukum (APH) sangat krusial di tengah upaya Presiden Prabowo Subianto meningkatkan penerimaan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved