Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menekankan supaya penindakan untuk kasus terorisme sesuai prosedur hukum yang jelas dengan prinsip-prinsip keadilan dan objektif. Hal itu diungkap saat menerima kunjungan dari Kepala Densus 88 Anti Teror, Marthinus Hukom. Kunjungan silaturahmi yang berlangsung hampir 2 jam tersebut diterima oleh Haedar Nashir di Ruang Kerja Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Cik Ditiro, No. 23, Kota Yogyakarta.
“Tindak lanjut dari silaturahmi ini nanti akan ada diskusi lebih spesifik untuk penanggulangan dan penindakan, maupun isu-isu berkaitan dengan agama. Tentu arahnya akan semua pada menanamkan nilai-nilai agama dakwah yang mencerahkan,” bebernya dalam keterangan tertulis (28/3).
Hadir juga mendampingi Haedar Nashir, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dan Agung Danarto, Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti, Ketua Majelis Hukum dan HAM Trisno Raharjo, dan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Ridho Al Hamdi.
Baca juga: BNPT, Densus 88 dan Ditjen Pas Solid Optimalisasi Program Deradikalisasi
Haedar menuturkan, terjadinya tindakan teror tidak semata-mata berlatar belakang ideologi dan agama. Situasi kondisi sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya juga menjadi pemicu terjadinya tindakan teror. Oleh karena itu dalam melakukan pencegahan memerlukan kerja sama berbagai pihak, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan. Haedar menegaskan, pencegahan terorisme merupakan komitmen Muhammadiyah sejak lama.
Sementara itu, Kepala Detasmen Khusus 88, Marthinus Hukom berterima kasih telah diterima silaturahmi ke Kantor PP Muhammadiyah di Bulan Ramadan 1444 H ini. Dia menambahkan bahwa kedatangannya ke Muhammadiyah untuk meminta tausiah. Mengingat Muhammadiyah sebagai organisasi Islam tertua dan membangun dasar-dasar moral bangsa.
Baca juga: UPP Muhammadiyah Diminta Sedikit Bicara dan Banyak Kerja
“Kami datang ke sini untuk meminta tausiah kepada bapak senior Muhammadiyah supaya kami bisa lebih memiliki dasar moral kuat untuk penanganan terorisme dan radikalisme,” ungkapnya.
Marthinus berharap Muhammadiyah bisa membantu untuk penanganan terorisme dan radikalisme, baik secara struktural maupun kultural. Sebelum ditutup Haedar memberikan kenangan-kenangan berupa buku Risalah Islam Berkemajuan dan Darul Ahdi Wasyahadah. (RO/Z-7)
Densus 88 mengungkap remaja 14 tahun di Jepara memiliki koneksi dengan pendiri kelompok ekstremis Prancis BNTG dan aktif di komunitas True Crime.
Densus 88 mengungkap fakta mengejutkan: remaja pelaku penusukan di Moskow menuliskan 'Jakarta Bombing 2025' di senjatanya, terinspirasi insiden SMA Negeri 72.
Anggota Polres Tasikmalaya membantu Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri terkait penangkapan dan penggeledahan oleh Densus 88
Pada eklarasi tersebut, sekitar 1.400 orang perwakilan mantan anggota Jamaah Islamiyah siap kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
DensusĀ 88 Antiteror Polri mengungkapkan peran tiga terduga teroris jaringan Mujahidin Indonesia Timur (MIT) berinisial RR, MW, AS, yang ditangkap di Sulawesi Tengah, Kamis (19/12).
Berbagai aktivitas tersebut terjadi di tengah fenomena penurunan serangan teroris di Indonesia atau zero terrorist attack sepanjang tahun 2023 sampai 2024.
Mandat tersebut juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Al Araf menilai draft Peraturan Presiden tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Terorisme yang saat ini beredar mengandung persoalan inkonstitusional
Dengan posisi yang masih berupa draf, pembahasan mendalam belum dapat dilakukan, apalagi untuk menentukan sikap politik lembaga legislatif.
Aturan tersebut wajib memiliki batasan yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia (HAM).
Ancaman terorisme saat ini semakin kompleks, terutama dengan adanya situasi ketidakpastian global yang rentan menjadi lahan subur ideologi kekerasan.
Urgensi peran militer semakin tinggi jika aksi terorisme sudah melibatkan aktor lintas negara (transnasional) dalam melancarkan serangannya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved