Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyebut anggaran pertahanan Indonesia sangat besar. Bahkan anggaran yang dikelola Kementerian Pertahanan itu merupakan yang terbesar dibandingkan pos kementerian lainnya, yakni mencapai Rp134 triliun.
Dengan anggaran tersebut, kata Dave, harusnya bisa dioptimalkan untuk membeli produk-produk dalam negeri. Secara khusus terkait kebutuhan militer, yakni perlengkapan prajurit, belanja kementerian bisa lebih berpihak pada industri dalam negeri.
"Semestinya ya begitu. Anggaran untuk pertahanan sangat besar, harus optimal untuk belanja di dalam negeri," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (15/3).
Baca juga: Presiden Sentil Kemenhan dan Polri karena Masih Pakai Sepatu Senjata Impor
Menurut Dave, saat ini industri dalam negeri sebenarnya sudah memiliki kemampuan untuk memproduksi kebutuhan pertahanan, apalagi perlengkapan prajurit. Sehingga sangat disayangkan bila belanja pertahanan masih lebih banyak untuk produk luar negeri.
"Produk-produk tertentu sudah bisa dibuat sepenuhnya dalam negeri," imbuhnya.
Baca juga: Dukung Industri Pertahanan, Menhan Dukung Kerja Sama dengan Negara Lain
Lebih lanjut, politisi Golkar itu mendorong pemerintah untuk terus mendukung industri pertahanan dalam negeri. Bukan hanya BUMN saja, tetapi swasta juga perlu mendapat dukungan baik berupa insentif pajak, permodalan dan lainnya.
"Pemerintah bisa memberikan dukungan di bidang R&D, agar swasta bisa segera mass produce barang-barang yang sesuai kebutuhan TNI. Atau insentif pajak, dukungan permodalan, dan perlindungan dalam perdagangan akan produk lokal," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyentil pembelian produk luar negeri. Ia mengingatkan agar barang-barang seperti sepatu dan senjata untuk prajurit dapat menggunakan barang hasil produksi sendiri. (Van/Z-7)
