Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PULUHAN pimpinan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Eksponen Organisasi Sipil melakukan pertemuan, guna mengkonsolidasikan persiapan menjelang pelaksanaan Aksi Protes Rakyat Indonesia, yang akan dilaksanakan di halaman Gedung DPR RI, Selasa (28/2) pekan depan.
Dalam pertemuan yang digelar di aula Kepresidenan Mahasiswa (Kepresma) Universitas Trisakti (USAKTI), Grogol, Jakarta, Rabu (22/3) sore, disepakati 9 tuntutan yang akan disampaikan pada Aksi Protes Rakyat Indonesia.
Kesembilan tuntutan yang dirumuskan dalam pertemuan itu antara lain: Tolak Perppu Ciptaker; pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis; taati konstitusi yang berlaku; DPR gunakan hak angket untuk memeriksa pelanggaran konstitusi Presiden; dan mencabut seluruh kebijakan yang merugikan rakyat.
Ketua Kepresma USAKTI, Vladima Insan Mardika, mengemukakan konsolidasi mahasiswa dengan pimpinan organisadi sipil ini dimaksudkan untuk menyatukan visi dan aksi bersama pada 28 Februari 2023.
"Mahasiswa sepakat pada 24 Februari akan menyerahkan dokumen keberatan secara formil kepada DPR," ungkap Vladima.
Bisma Ridho, mahasiswa Astronomi dari ITB mengapresiasi Kepresma USAKTI yang telah berhasil mempersatukan elemen-elemen masyarakat dari mahasiswa, petani hingga buruh menunjukkan kemampuan dan kekuatan terhadap rezim oligarkhi saat ini.
Dia mengingatkan agar mahasiswa tidak lupa pada isu penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi untuk yang ketiga kalinya, dan penghapusan ambang batas pencalonan Presiden.
"Isu ini akan terus dimatangkan terus ke depannya," kata Bisma seraya menambahkan, tadi sudah dibahas soal demokrasi bahwa akar masalah demokrasi itu adalah pada political treshold yang 20% sehingga menciptakan polarisasi secara politik, karena dalam sistem ini siapapun calon presidennya tetap akan berada di bawah kendali oligarkhi.
Sementara Sunarti dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia '92 (SBSI) terus menyemangati mahasiswa untuk bergerak melawan kezaliman rezim oligarkhi ini.
"Nasib bangsa dan negara ini ke depan ada di pundakmu. Karena itu, adik-adik harus terus vokal menyuarakan kebenaran. Kami terus mendukung perjuanganmu," tegas Sunarti.
Konsolidasi yang diikuti sekitar 100 peserta itu semula direncanakan dilaksanakan di Plaza USAKTI, ruang terbuka taman di Kampus A. Namun beberapa saat menjelang acara dimulai izin dari pihak kampus dibatalkan. Akhirnya peserta yang hadir memadati ruang sempit berukuran 3x5 meter dan sebagian lainnya duduk berjejer di tangga.
"Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Namun, meski di Aula Kepresma yang sempit ini kita tetap lanjut Konsolidasi Protes Rakyat Indonesia," kata Vladisma, Ketua Kepresma USAKTI.
Sedikitnya ada 30 elemen yang hadir dalam acara tersebut, mulai jaringan mahasiwa hingga pimpinan Organisasi Sipil. Tampak juga hadir YLBHI, PPMI, KASBI, FS Maritim, Komunitas Ojol, Jaringan Pelajar, HIMA Polindo, dll. (OL-13)
Baca Juga: Pengamat : 6 Poin Kasasi Kejagung Pertegas Adanya Praktik Korupsi di Indosurya
Amsal, yang merupakan kader jebolan Aceh, kini memikul mandat penuh untuk membawa gerbong besar PII menuju transformasi global.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya membangun learning organization bagi ASN sebagai fondasi penguatan kinerja dan daya adaptasi organisasi.
KETUA Umum Korps HMI-Wati (Kohati) PB HMI, Sri Meisista, menyoroti isu kesetaraan gender dalam organisasi hijau-hitam tersebut.
Hasil diskusi menyebut pentingnya langkah-langkah konkret untuk menutup kesenjangan dalam pengelolaan risiko.
PERCEPATAN transformasi digital dibutuhkan untuk memajukan berbagai bidang, termasuk dalam memajukan dan memperkuat jejaring organisasi.
Kehadiran AIIR menjadi tonggak penting dalam dunia pasar modal Indonesia.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
KPU proses penyusunan peraturan teknis penyelenggaraan pemilu atau legal drafting akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan dilakukan secara terbuka.
Koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Prabowo Subianto menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya.
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
KANTOR Kontras di Jalan Kramat II, Kwitang, Jakarta Pusat didatangi tiga orang tidak dikenal pada Minggu (16/3) dini hari, sekitar pukul 00.16 WIB
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyikapi adanya kritik dan aksi protes yang disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, khususnya KontraS terhadap revisi UU TNI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved