Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
KETUA DPP Partai NasDem Ahmad Effendy Choirie menilai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja subjektif dalam berkomentar soal bakal calon presiden yang kerap melakukan safari politik saat ini. Politikus yang kerap disapa Gus Choi itu bahkan menuding ada kepentingan lain dari pernyataan Bagja.
"Mestinya mereka, kan, mengawasi dengan berpijak pada undang-undang sehingga pengawasannya menjadi objektif. Kalau begini, kan, menjadi subjektif," kata Gus Choi kepada Media Indonesia, Selasa (21/2).
Baca juga: PKB yakin MK tolak Proporsional Tertutup, Alasannya Pemilu Makin Dekat
Dalam acara diskusi bertajuk OTW 2024: Setahun Jelang Pemilu, Mata Rakyat Tertuju ke KPU dan Bawaslu yang digelar lembaga survei KedaiKOPI pada Minggu (19/2), Bagja menyinggung soal kegiatan safari politik capres yang diusung partai saat masa sosialisasi.
"Safari politik, misalnya ada, mohon maaf ini, keliling terus. Lama-lama, kan, ono opo ini (ada apa ini)? Capres itu doang yang keliling terus. Satu dua. Capres yang dicalonkan partai," ujar Bagja.
Bagja menyebut, sosialisasi jelang Pemilu 2024 hanya boleh dilakukan di acara internal partai politik dan tidak perlu melibatkan masyarakat. Kendati demikian, pihaknya menyilakan pemasangan baliho untuk menghilangkan asumsi di masyarakat terkait isu penundaan pemilu.
NasDem sendiri diketahui sudah mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Menurug Gus Choi, yang dilakukan pihaknya saat ini adalah bentuk pendidikan politik yang merupakan salah satu fungsi partai. Setelah merekrut, NasDem menilai Anies perlu dikenalkan kepada masyarakat.
"Ketika kita tawarkan kepada publik, kan, kita tidak maksa untuk publik nyoblos atau mendukung Anies. Tidak," ujarnya.
Adapun sebelum tahapan kampanye benar-benar dimulai, Gus Choi merasa masa sosialisasi harus digunakan secara maksimal lain dalam rangka pesta demokrasi lima tahunan sekali. Ia pun menyilakan partai politik lain melakukan hal serupa seperti yang dilakukan NasDem.
"Atau sebenarnya sudah melakukan, tapi kenapa enggak disindir-sindir?" tandasnya. (OL-6)
DUKUNGAN penuh peningkatan kualitas sekolah vokasi untuk melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang terampil sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya menekan angka pengangguran.
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved