Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI BUMN Erick Thohir dinilai memiliki komitmen besar memberantas korupsi. Komitmen tersebut telah diwujudkan oleh sosok yang digadang maju sebagai calon wakil presiden (cawapres) 2024 ini dalam kepemimpinannya di BUMN.
Ketua Taruna Merah Putih Maruarar Sirait mengatakan, Erick Thohir layak menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Ketegasan Erick Thohir dalam pemberantasan korupsi tidak pernah diragukan.
Dia menuturkan di era kepemimpinan Erick Thohir banyak terbongkar sejumlah kasus korupsi besar. Bahkan berhasil meringkus oknum koruptor yang besar dari jajaran direksi perusahan plat merah tersebut.
“Ada kasus di Indonesia seperti Asabri dan Jiwasraya, Itu case sudah lama banget dan merugikan sudah triliunan sudah gede banget," tutur Maruarar.
Dia menyebut keberanian Erick Thohir dalam mengungkap korupsi Asabri dan Jiwasraya patut diapresiasi. Kasus megakorupsi dua BUMN itu telah merugikan negara, Asabri mencapai Rp22,78 triliun lalu Jiwasraya Rp16,8 triliun.
Hal demikian, dia menambahkan, tidak terlepas dari ketegasan Erick Thohir untuk mengevaluasi setiap petinggi di BUMN. Kepada seluruh pegawai hingga para petinggi BUMN yang terbukti melakukan pelanggaran.
Oleh karena itu, Maruarar menilai Erick Thohir merupakan sosok pemimpin yang sangat pantas memimpin Indonesia ke depan. Dia percaya di bawah kepemimpinan Erick Thohir kian percepat kemajuan Indonesia.
"(Erick Thohir) Ini adalah pemimpin yang kita butuhkan yang berani mengatakan benar dan yang salah itu salah," pungkas Maruarar. (OL-8)
Dalam kesepakatan yang dibangun, KPK dan ICAC Hong Kong sepakat saling bertukar ilmu dan informasi terkait penanganan kasus korupsi.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemberantasan judi online menjadi prioritas utama pemerintah
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto telah menyusun strateginya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun mendatang termasuk upaya pemberantasan korupsi.
Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo menilai kondisi darurat korupsi di Indonesia merupakan hasil dari kebijakan pemimpinnya. Sebab pemberantasan korupsi langsung dipimpin presiden.
PEMERINTAH melalui Satgas Pemberantasan Judi Online tengah melakukan upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat, salah satunya menyasar langsung para pemain bukan menargetkan bandar.
Menghentikan perjudian online harus dilakukan secara komprehensif melibatkan semua pihak. Pernyataan ini disampaikan anggota Komisi III DPR Johan Budi (JB), Kamis (27/6).
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengapresiasi putusan MK yang menghapus ambang batas presiden (presidential threshold)
MAJELIS hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta akan membacakan putusan soal gugatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Kamis (10/10)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved