Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara yang dilakukan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik kepada anggota KPU di daerah.
Diketahui, Koalisi masyarakat Sipil Kawal pemilu melalui kuasa hukumnya melaporkan Komisioner KPU RI Idham Holik ke DKPP RI, Rabu (21/12/2022).
Baca juga: DPR Harap Megawati Turun Gunung Atasi Masalah BRIN
Menanggapi itu, Ketua KPU RI Hasyim Ay’ari menyebut bahwa komisioner KPU RI yang teradu akan menghadiri sidang.
Hasyim juga juga mengemukakan terlapor biasanya sudah menyiapkan bahan maupun bukti untuk keperluan persidangan yang akan dihelat pada 8 Februari mendatang.
“Teman-teman yang namanya tersebut di dalam sebagai teradu sudah menyiapkan segala sesuatunya, dan Insya Allah nanti pada tanggal yang ditentukan, yang teradu akan hadir,” tutur Hasyim, Senin (6/2).
Hasyim membeberkan DKPP merupakan lembaga yang punya wewenang untuk memeriksa pengaduan terhadap dugaan pelanggaran kode etik orang per orang.
Maka, hal itu berbeda dengan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang digugat biasanya suatu kebijakan atau kelembagaan.
Rencananya, DKPP akan menggelar sidang dugaan intimidasi tersebut secara terbuka terkait yang akan dihadiri anggota KPU RI, Ketua dan anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara, Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara.
Kemudian, memanggil Kepala Bagian KPU Provinsi Sulawesi Utara, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sangihe dan Kasubag KPU Kabupaten Sangihe. (OL-6)
Ia menegaskan, publik berhak mempertanyakan dasar moral dan rasionalitas DKPP dalam menjatuhkan sanksi yang begitu lunak.
DKPP resmi menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua dan empat anggota KPU setelah terungkap fakta penggunaan 90 miliar APBN
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengaku menghormati sanksi peringatan keras yang diberikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)
DKPP kembali menjadi sorotan setelah menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU RI, empat anggotanya, dan Sekretaris Jenderal KPU terhadap sewa jet pribadi.
Penggunaan pesawat jet pribadi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak memiliki urgensi dan berpotensi menyalahi aturan penggunaan anggaran negara.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved