Headline
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Dalam suratnya, Presiden AS Donald Trump menyatakan masih membuka ruang negosiasi.
Tidak semua efek samping yang timbul dari sebuah tindakan medis langsung berhubungan dengan malapraktik.
PARTAI Golkar ibarat primadona dalam konstelasi politik tanah air. Kali ini giliran PKS berkunjung, setelah sebelumnya menerima kunjungan Partai Nasdem. Golkar juga disebut-sebut, diminati oleh PKB untuk masuk ke koalisi mereka bersama Gerindra.
Peneliti BRIN Lili Romli mengatakan, pertemuan partai untuk mencari kecocokan, karena semua koalisi yang ada saat ini masih cair. “Koalisi yang ada selama ini belum mengkristal, masih cair sehingga mereka melakukan sowan dalam rangka penjajakan. Mencari kecocokan,“ tandas Prof Lili ketika berbincang hari ini (7/2).
Saat ini ada tiga poros koalisi, yaitu Golkar-PPP-PAN dengan Koalisi Indonesia Bersatu, Poros Perubahan Gerindra-PKB, dan Nasdem-PKS-Demokrat. Masing-masing parpol mengadakan kunjungan pada parpol di luar koalisinya. Menurut Prof Lili, mereka saling sowan untuk mencari kecocokan.
Selain itu, lanjut Lili, Belajar dari pengalaman di pemilu lalu, terjadi polarisasi yang memecah, kemudian untuk Pemilu 2024 parpol ingin menunjukkan kekompakan mereka, berkontestasi secara adil.
“Untuk mencairkan ketegangan dan polarisasi yg terbentuk selama ini. Mereka hendak menunjukkan bahwa di antara parpol tidak ada ketegangan itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketum Nasdem Surya Paloh. Keduanya bersepakat untuk menjaga kestabilan politik, terlebih keduanya merupakan sama sama pendukung presiden.
"Kami bersepakat bahwa kita menghadapi hal-hal yang terpenting untuk negara dulu, yang terpenting untuk pemerintah dulu. Ya artinya supaya pemerintah ini stabil dan koalisi pendukung Pak Presiden solid dan juga suasananya kondusif. Itu yang menjadi prioritas," kata Ketum Airlangga.
Baca juga: Partai Ummat Disebut Ingin Bergabung dalam Koalisi Perubahan
Kemudian kunjungan PKS ke Golkar disebut untuk dialog politik dan mengademkan suasana. Begitu juga dengan rencana kunjungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ke DPP Golkar berniat untuk menjaga kondusifitas iklim politik menuju pemilu 2024.
Sementara itu, Direktur Indonesian Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai pertemuan Airlangga dan petinggi DPP PKS sebagai manuver politik. Menurutnya, terdapat dua kondisi dalam partai pendukung pemerintahan saat ini.
Pertama, semua partai politik dalam pemerintahan seperti Golkar, PKB, Gerindra, Nasdem, PAN, PPP, dan PDIP bersepakat mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin hingga masa akhir jabatan.
"Kalau soal dukungan terhadap pemerintahan Jokowi sampai 2024, mereka sepakat, kompak," terang akademisi Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu.
Meski demikian, terkait dengan politik, partai tersebut akan berupaya menemukan jalan masing-masing. "Kalau terkait dengan pemilu, kalau terkait dengan pencapresan, kalau terkait dengan politik 2024, mereka akan jalan masing-masing," tegasnya.
Jaga peluang
Oleh sebab itu, Ujang menilai langkah politik yang dilakukan Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai manuver untuk menjaga segala kemungkinan di masa depan.
"Jadi semua langkah zig-zag ini, langkah manuver ketum-ketum partai itu semuanya dilakukan untuk menjaga segala kemungkinan. Itu dilakukan dengan tadi, main masing-masing untuk kepentingan masing-masing di Pemilu 2024," tandasnya.
Pertemuan Golkar dan PKS dinilai sebagai silaturahmi untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Menurut Ujang, saat ini belum bisa benar-benar dipastikan koalisi yang bakal melenggang ke Pilpres 2024.
"Konteksnya silaturahmi itu untuk menjajaki segala kemungkinan yang terjadi ke depan. Kan saat ini, koalisi-koalisi itu belum pasti semuanya, walaupun KIB sudah punya koalisi. KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) sudah punya koalisi. Mungkin Nasdem, PKS, dan Demokrat akan berkoalisi. Kan semuanya belum ada yang pasti," sambungnya.
Ujang menambahkan kepastian koalisi akan muncul saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. "Intinya sebelum pendaftaran capres-cawapres di KPU bulan September 2023, maka semuanya belum ada yang pasti. Belum ada yang jelas," pungkasnya.(RO/OL-4)
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
KETUA Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menerima para pencipta lagu mars dan himne NasDem di NasDem Tower, Rabu (2/7/2025).
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Provinsi Babel. Fendi Haryono mengatakan untuk dua pilkada ulang di Pangkalpinang dan Bangka. DPP sudah mengeluarkan rekomendasi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved