Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Golkar ibarat primadona dalam konstelasi politik tanah air. Kali ini giliran PKS berkunjung, setelah sebelumnya menerima kunjungan Partai Nasdem. Golkar juga disebut-sebut, diminati oleh PKB untuk masuk ke koalisi mereka bersama Gerindra.
Peneliti BRIN Lili Romli mengatakan, pertemuan partai untuk mencari kecocokan, karena semua koalisi yang ada saat ini masih cair. “Koalisi yang ada selama ini belum mengkristal, masih cair sehingga mereka melakukan sowan dalam rangka penjajakan. Mencari kecocokan,“ tandas Prof Lili ketika berbincang hari ini (7/2).
Saat ini ada tiga poros koalisi, yaitu Golkar-PPP-PAN dengan Koalisi Indonesia Bersatu, Poros Perubahan Gerindra-PKB, dan Nasdem-PKS-Demokrat. Masing-masing parpol mengadakan kunjungan pada parpol di luar koalisinya. Menurut Prof Lili, mereka saling sowan untuk mencari kecocokan.
Selain itu, lanjut Lili, Belajar dari pengalaman di pemilu lalu, terjadi polarisasi yang memecah, kemudian untuk Pemilu 2024 parpol ingin menunjukkan kekompakan mereka, berkontestasi secara adil.
“Untuk mencairkan ketegangan dan polarisasi yg terbentuk selama ini. Mereka hendak menunjukkan bahwa di antara parpol tidak ada ketegangan itu,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketum Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketum Nasdem Surya Paloh. Keduanya bersepakat untuk menjaga kestabilan politik, terlebih keduanya merupakan sama sama pendukung presiden.
"Kami bersepakat bahwa kita menghadapi hal-hal yang terpenting untuk negara dulu, yang terpenting untuk pemerintah dulu. Ya artinya supaya pemerintah ini stabil dan koalisi pendukung Pak Presiden solid dan juga suasananya kondusif. Itu yang menjadi prioritas," kata Ketum Airlangga.
Baca juga: Partai Ummat Disebut Ingin Bergabung dalam Koalisi Perubahan
Kemudian kunjungan PKS ke Golkar disebut untuk dialog politik dan mengademkan suasana. Begitu juga dengan rencana kunjungan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar ke DPP Golkar berniat untuk menjaga kondusifitas iklim politik menuju pemilu 2024.
Sementara itu, Direktur Indonesian Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai pertemuan Airlangga dan petinggi DPP PKS sebagai manuver politik. Menurutnya, terdapat dua kondisi dalam partai pendukung pemerintahan saat ini.
Pertama, semua partai politik dalam pemerintahan seperti Golkar, PKB, Gerindra, Nasdem, PAN, PPP, dan PDIP bersepakat mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin hingga masa akhir jabatan.
"Kalau soal dukungan terhadap pemerintahan Jokowi sampai 2024, mereka sepakat, kompak," terang akademisi Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu.
Meski demikian, terkait dengan politik, partai tersebut akan berupaya menemukan jalan masing-masing. "Kalau terkait dengan pemilu, kalau terkait dengan pencapresan, kalau terkait dengan politik 2024, mereka akan jalan masing-masing," tegasnya.
Jaga peluang
Oleh sebab itu, Ujang menilai langkah politik yang dilakukan Ketum Golkar Airlangga Hartarto sebagai manuver untuk menjaga segala kemungkinan di masa depan.
"Jadi semua langkah zig-zag ini, langkah manuver ketum-ketum partai itu semuanya dilakukan untuk menjaga segala kemungkinan. Itu dilakukan dengan tadi, main masing-masing untuk kepentingan masing-masing di Pemilu 2024," tandasnya.
Pertemuan Golkar dan PKS dinilai sebagai silaturahmi untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Menurut Ujang, saat ini belum bisa benar-benar dipastikan koalisi yang bakal melenggang ke Pilpres 2024.
"Konteksnya silaturahmi itu untuk menjajaki segala kemungkinan yang terjadi ke depan. Kan saat ini, koalisi-koalisi itu belum pasti semuanya, walaupun KIB sudah punya koalisi. KKIR (Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya) sudah punya koalisi. Mungkin Nasdem, PKS, dan Demokrat akan berkoalisi. Kan semuanya belum ada yang pasti," sambungnya.
Ujang menambahkan kepastian koalisi akan muncul saat pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum. "Intinya sebelum pendaftaran capres-cawapres di KPU bulan September 2023, maka semuanya belum ada yang pasti. Belum ada yang jelas," pungkasnya.(RO/OL-4)
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai munculnya wacana dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk kembali maju pada Pilpres 2029 hal yang wajar.
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
Pengurus DPC yang dilantik merupakan representasi dari desa dan kelurahan di kecamatan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
ANGGOTA Komisi VI DPR dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, peringatan keras Presiden Prabowo atas kondisi tata kelola dan usaha BUMN ke belakang sebagai refleksi kegusaran.
MENJELANG Ramadan, kegelisahan sering muncul tanpa sebab yang jelas. Ada rindu yang tertahan, ada takut yang samar, dan ada rasa bersalah yang lama bersembunyi di dasar hati.
Alih-alih memperkuat efektivitas kerja parlemen, skema tersebut justru bisa memicu konflik internal.
KETUA Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan, Adies Kadir bukan lagi merupakan anggota maupun pengurus partai.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Castro mengungkap adanya indikasi desain besar untuk melumpuhkan independensi MK dalam menetapkan Adies Kadir.
Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan Adies Kadir yang kini menjadi calon Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengundurkan diri dari Partai Golkar.
Jamiluddin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan bersikap tegas terhadap usulan tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved