Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
BANYAKNYA kasus korupsi yang terungkap ke publik melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berimbas terhadap turunnya nilai indeks persepsi korupsi (IPK). Publik kecewa terhadap kinerja penyelenggara negara yang masih tersangkut kasus korupsi.
"Tapi memang kita sudah menduga. Kan itu OTT banyak sekali kemarin itu. Korupsi di mana-mana terjadi. Saya sudah menduga ini akan naik, apa namanya kemarahan publik naik, persepsi juga akan jelek," ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Gedung Lemhanas Jakarta, Rabu (1/2).
Meski mengaku sudah memprediksi akan adannya penurunan IKP, Mahfud mengaku terpukul skor IPK Indonesia turun drastis menjadi 34 poin dari tahun sebelumnya. Angka ini merupakan angka terendah sejak era reformasi 1998.
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Penurunan Terburuk sejak Reformasi
"Persepsi itu makin buruk. Ini terjelek sejak reformasi," ujarnya.
Peringkat Indonesia untuk masalah korupsi kini berada di posisi ke-108 dari 180 negara yang disurvei lembaga Transparency International.
Berdasarkan IPK 2022, Indonesia kini berada di posisi yang sama dengan negara-negara seperti Gambia, Malawi, dan Sierra Leone. (OL-1)
KPK siap hadir jika diundang untuk memberikan penjelasan terkait istilah OTT.
KPK tengah melanjutkan OTT di Sulawesi Selatan, setelah sebelumnya melakukan OTT di Sulawesi Tenggara dan Jakarta. OTT di tiga lokasi itu berkaitan dengan dugaan suap DAK rumah sakit
Tanak enggan memerinci sosok yang sudah diciduk oleh tim KPK. Berdasarkan informasi yang dihimpun, ada bupati yang ditangkap, hari ini.
Sepanjang 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru dua kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). L
Angka itu tidak mengartikan KPK tidak bisa lagi melakukan OTT. Sebab, sumber daya dan alat yang dimiliki KPK masih mumpuni untuk menciduk pejabat diam-diam.
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved