Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BANYAKNYA kasus korupsi yang terungkap ke publik melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berimbas terhadap turunnya nilai indeks persepsi korupsi (IPK). Publik kecewa terhadap kinerja penyelenggara negara yang masih tersangkut kasus korupsi.
"Tapi memang kita sudah menduga. Kan itu OTT banyak sekali kemarin itu. Korupsi di mana-mana terjadi. Saya sudah menduga ini akan naik, apa namanya kemarahan publik naik, persepsi juga akan jelek," ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Gedung Lemhanas Jakarta, Rabu (1/2).
Meski mengaku sudah memprediksi akan adannya penurunan IKP, Mahfud mengaku terpukul skor IPK Indonesia turun drastis menjadi 34 poin dari tahun sebelumnya. Angka ini merupakan angka terendah sejak era reformasi 1998.
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Penurunan Terburuk sejak Reformasi
"Persepsi itu makin buruk. Ini terjelek sejak reformasi," ujarnya.
Peringkat Indonesia untuk masalah korupsi kini berada di posisi ke-108 dari 180 negara yang disurvei lembaga Transparency International.
Berdasarkan IPK 2022, Indonesia kini berada di posisi yang sama dengan negara-negara seperti Gambia, Malawi, dan Sierra Leone. (OL-1)
Apakah itu wujud pelampisan dendam atau strategi dalam menghadapi kasusnya? Atau, dia sekadar cari panggung dan menarik simpati?
KPK memperpanjang penahanan Bupati nonaktif Pati Sudewo selama 40 hari terkait kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
Kasus ini menjadi sorotan tajam lantaran melibatkan konflik agraria antara warga sipil dan entitas pengelola aset negara yang berakhir pada dugaan praktik rasuah di meja hijau.
Pembinaan dan peringatan untuk menjauhi praktik korupsi selalu disampaikan kepada seluruh jajaran di bawah naungan PT Bandung.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Penahanan Tersangka OTT Importasi Barang di DJBC
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved