Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
BANYAKNYA kasus korupsi yang terungkap ke publik melalui operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berimbas terhadap turunnya nilai indeks persepsi korupsi (IPK). Publik kecewa terhadap kinerja penyelenggara negara yang masih tersangkut kasus korupsi.
"Tapi memang kita sudah menduga. Kan itu OTT banyak sekali kemarin itu. Korupsi di mana-mana terjadi. Saya sudah menduga ini akan naik, apa namanya kemarahan publik naik, persepsi juga akan jelek," ujar Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD di Gedung Lemhanas Jakarta, Rabu (1/2).
Meski mengaku sudah memprediksi akan adannya penurunan IKP, Mahfud mengaku terpukul skor IPK Indonesia turun drastis menjadi 34 poin dari tahun sebelumnya. Angka ini merupakan angka terendah sejak era reformasi 1998.
Baca juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Penurunan Terburuk sejak Reformasi
"Persepsi itu makin buruk. Ini terjelek sejak reformasi," ujarnya.
Peringkat Indonesia untuk masalah korupsi kini berada di posisi ke-108 dari 180 negara yang disurvei lembaga Transparency International.
Berdasarkan IPK 2022, Indonesia kini berada di posisi yang sama dengan negara-negara seperti Gambia, Malawi, dan Sierra Leone. (OL-1)
KPK menyita Rp231 juta dalam OTT di Sumut. Namun, uang itu cuma sisa atas pembagian dana yang sudah terjadi.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
Dalam pelantikan itu, Bobby menyampaikan empat pesan utama yang wajib dipegang para pejabat yang dilantik.
Kenapa mereka berani mengusutnya? Apakah memang penegak hukum sudah kembali ke jalur yang semestinya dalam menegakkan hukum.
Hingga saat ini KPK belum mengonfirmasi secara resmi apakah penyegelan kantor PT DNG berkaitan langsung dengan OTT di Madina.
PENGACARA mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar membantah tudingan kliennya yang disebut membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) Harun Masiku
Budi Gunawan juga telah mendorong jajarannya untuk mengambil langkah-langkah segera dalam rangka evakuasi korban dan peningkatan pengamanan.
Menkopolhukam Budi Gunawan meminta masyarakat akan potensi cuaca ekstrem selama libur akhir tahun, dengan meningkatnya intensitas hujan di berbagai wilayah risiko banjor dan tanah longsor.
Menkopolhukam Budi Gunawan melakukan pengecekan pengamanan natal
Desk Koordinasi Pilkada Serentak Kemenkopolkam, memantau penyelenggaraan Pilkada di Sulawesi Tengah, sebagai wilayah masuk kategori rawan tinggi, Jumat (22/11).
RUU Perampasan Aset merupakan upaya untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi di Indonesia, yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo.
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved