Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
KOALISI Indonesia Bersatu (KIB) menyatakan akan mengadakan pertemuan pekan ini. Pertemuan Golkar, PAN, dan PPP itu diagendakan akan membahas sosok capres yang bakal diusung KIB pada pekan ini.
Hal itu disampaikan Pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono, di Jakarta, hari ini. "Mungkin minggu ini. Kemarin Pak Airlangga telepon, begitu Pak Zul sudah pulang, nanti kita bergerak," katanya.
Pembahasan itu kata dia diagendakan saat tiga pimpinan partai politik di KIB berkumpul yakni Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan dan dia mewakili PPP.
Dia menegaskan sudah ada pematangan tentang tokoh-tokoh nanti yang layak diusung oleh masing-masing parpol yang tergabung di KIB. Mardiono menyatakan PPP selalu mendorong tokoh-tokoh nasional untuk tampil ke publik. Tujuannya agar mereka menjadi bagian dalam pembangunan bangsa dan negara ini.
"Kalau tokoh-tokoh itu tidak tampil ke ruang-ruang publik, tidak tampil ke masyarakat, kan masyarakat jadi enggak tahu," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo berharap KIB segera menenetukan kriteria capres/cawapres. "Nah, saya pikir pertemuan minggu depan ini lebih membahas kriteria-kriteria yang semakin pasti, bahwa sebenarnya posisinya semestinya KIB harus mem-branding," tegasnya.
Dibandingkan dengan koalisi lainnya, Ari menilai justru KIB yang mempunyai modal besar berupa kesolidan dibanding koalisi lain. KIB sejak mula dibentuk dengan mengedepankan politik gagasan, program, dan meneruskan legasi Jokowi.
Baca juga: Punya Kedekatan Erat, Erick Thohir Paling Berpeluang Diusung PAN Maju Cawapres
"Posisi sekarang justru kalau dari kesolidan koalisi, KIB yang paling solid. Karena dari awal dia tidak berbicara soal kandidat capres-cawapres, tapi programatik bagaimana melanjutkan Pak Jokowi," tambahnya.
Oleh sebab itu, menurutnya, KIB akan mengedepankan kriteria capres-cawapres dalam pertemuan ke depan. Selain itu, KIB juga patut memunculkan citra koalisi.
Menurutnya, citra sebagai koalisi penerus Jokowi harus dikedepankan. KIB harus memperkuat citra itu dan mensosialisasikan ke publik. Hal itu juga sebagai pembeda dari koalisi lain yang mengklaim diri sebagai koalisi antitesa Jokowi.
"Kalau Koalisi Perubahan itu 'antitesa Jokowi', KIB harus punya branding bahwa melanjutkan Pak Jokowi dengan semua legasi dia. Branding ini yang perlu di-announce ke publik. Sehingga siapa pun nanti, tinggal ditarik ke capres-cawapres," pungkasnya.(Ant/OL-4)
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
KETUA Fraksi Golkar DPR Muhammad Sarmuji menanggapi soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Politikus Golkar menyebut perizinan tambang tersebut sudah diterbitkan jauh sebelum Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjabat.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Golkar merespons hasil survei yang menunjukkan bahwa basis pemilih Golkar menjadi yang paling banyak mempercayai ijazah Jokowi palsu.
LEMBAGA Indikator Politik Indonesia mengukur tingkat kepercayaan publik dan partai politik terhadap penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
Internal Golkar juga tak mengetahui ada atau tidaknya reshuffle tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved