Selasa 24 Januari 2023, 22:52 WIB

Soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Komisi II Ajukan Revisi UU Desa

Dominique Hilvy Febriani  | Politik dan Hukum
Soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Kades, Komisi II Ajukan Revisi UU Desa

DOK MI
Ilustrasi

 

KOMISI II DPR resmi mengajukan revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa.  Hal ini dilakukan terkait wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) menjadi sembilan tahun dalam satu periode.

Komisi II DPR telah mengajukan surat ke Badan Legislasi (Baleg) DPR soal revisi UU tersebut yang berisikan permintaan agar revisi UU Desa menjadi inisiatif DPR.

"Kami dari Komisi II sudah mengajukan surat kepada Baleg untuk bisa memasukkan revisi undang-undang desa sebagai, apa namanya inisiatif DPR," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang di Gedung DPR RI, Selasa (24/1).

Junimart mengatakan usulan revisi UU tersebut seiring permintaan dari asosiasi kepala desa agar masa jabatan mereka diperpanjang. Junimart berharap agar surat yang diajukan pihaknya dapat segera direspons. Menurutnya, saat ini Baleg masih menunggu jawaban dari pemerintah mengenai usulan itu.

"Baleg sudah komunikasi dengan pemerintah. Sampai sekarang pemerintah belum merespons surat dari DPR tersebut," ucapnya.

Politikus PDIP itu menambahkan isu perpanjangan jabatan kades ini juga dinilai rawan menjadi sasaran politisasi. "Semua bisa dipolitisasiin tergantung etika baik para pelaku itu sendiri," tandasnya. (OL-15)

Baca Juga

Antara

Wapres: Perppu Cipta Kerja Masih Relevan untuk Diberlakukan

👤Emir Chairullah 🕔Selasa 07 Februari 2023, 23:41 WIB
Dirinya menyerahkan kepada para ahli hukum untuk menyelesaikan polemik keluarnya Perppu Cipta Kerja...
Antara

PKS Kunjungi Golkar, Ahmad Doli: Rumah Kami Rumah Indonesia

👤mediaindonesia.com 🕔Selasa 07 Februari 2023, 22:28 WIB
Saat ini, Golkar telah bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan PKS yang tengah membangun Koalisi...
Antara

DPR Harap Megawati Turun Gunung Atasi Masalah BRIN

👤M. Iqbal Al Machmudi 🕔Selasa 07 Februari 2023, 22:14 WIB
Diketahui, Komisi VII DPR merekomendasikan pemberhentian Ketua BRIN Laksana Tri Handoko, karena dianggap gagal menjalankan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya