Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
SEKARANG waktunya KPK membuktikan keseriusan dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu yakni dengan segera menangkap buron suap anggota KPU Harun Masiku yang terendus kabur ke luar negeri. Penangkapan Harun menjadi indikator keseriusan dan kinerja KPK sebab Harun menjadi tersangka penting yang dapat mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap terhadap anggota KPU.
"Harun Masiku memang tersangka penting yang bukan saja karena dia punya posisi penting dalam kasus suap terhadap komisoner KPU, tetapi menurut saya Harun penting untuk diminta informasi keterangannya menganai keterlibatan pihak lain. Karena konstruksi perkara Wahyu Setiawan tidak hanya berhenti dari Harun tetapi juga diduga dia tidak sendiri dan masih ada keterlibatan pihak lain," ungkap peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman, Kamis (12/1).
Selain itu, yang penting yakni sumber dana yang digunakan untuk menyuap Wahyu segera bisa diketahui. Sejak kasus ini terkuak dan Harun belum juga tertangkap sejak 2020, publik sangat menantikan kejelasan kasus tersebut. Dengan demikian KPK bisa menjelaskan secara terbuka pihak yang terlibat termasuk kendala yang selama ini membuat komisi antirasywah itu sulit menangkap Harun.
"Harus digali sumber dana untuk menyuap Wahyu apakah murni inisiatif Harun ataukah ada perintah dari pihak lain. Kan itu yang lebih penting untuk diungkap dan posisi strategisnya karena diduga masih ada pihak lain. Sampai sekarang KPK belum berhasil membawa pulang Harun artinya terkendala. Kalau tidak ada kendala harusnya sudah berhasil menangkap Harun. Apakah kendala teknis ataukah ada pihak yang memang tidak menginginkan buron ini untuk segera ditangkap dan diproses hukum dan itu KPK sendiri yang tahu," paparnya.
KPK seharusnya tidak terpengaruh dengan hal-hal di luar hukum dan fokus pada aspek hukumnya dan segera menangkap Harun Masiku walau pun keberadaannya ada di luar negeri. Selain itu pemerintah harus punya peran aktif jika KPK sudah melayangkan permintaan agar Indonesia meminta kepada negara tempat Harun bersembunyi untuk memulangkannya.
"Tentu KPK bisa menjalin kerja sama dengan penegak hukum tempat Harun bersembunyi. KPK bisa mengajukan untuk melakukan ekstradisi dan seterusnya jadi memang sudah harus pada level yang sangat serius," tukasnya. (OL-14)
Salah satu lokasi yang digeledah terkait kasus ini yakni Kantor PUPR Provinsi Sumut. KPK masih membuka peluang mengembangkan perkara ini.
Informasi dari Anak Agung sudah dicatat untuk menyelesaikan berkas perkara.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan alasan di balik permintaan tambahan anggaran kepada DPR.
Massa aksi membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan dan desakan agar kasus dugaan korupsi ini diusut tuntas.
KPK menilai ada sejumlah aturan dalam RUU KUHAP yang bertentangan dengan kewenangannya. Fungsi penyadapan dan kewenangan penyelidik dilemahkan.
Tren tutup muka ini masih menunjukkan bahwa korupsi menjadi aib bagi para tersangka.
Hasto menyebut nama Jokowi, Gibran dan Bobby dalam nota pembelaannya atau pleidoi. Kasus hukumnya dikatakan sebagai akibat sikap kritisnya terhadap sejumlah peristiwa politik.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku pegal-pegal setelah menulis nota pembelaan setebal 108 halaman.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro mengatakan ribuan personel itu gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran.
Jaksa sudah menyiapkan tuntutan untuk dibacakan. Persidangan digelar terbuka untuk umum.
Hasto mengeklaim tidak memiliki kedekatan pribadi dengan tersangka kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR
Rios mengatakan, keterangan Hasto penting untuk kebutuhan pembuktian dalam persidangan kali in. Jika berkelit, bisa memperburuk pembelaannya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved