Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
SEKARANG waktunya KPK membuktikan keseriusan dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu yakni dengan segera menangkap buron suap anggota KPU Harun Masiku yang terendus kabur ke luar negeri. Penangkapan Harun menjadi indikator keseriusan dan kinerja KPK sebab Harun menjadi tersangka penting yang dapat mengungkap keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap terhadap anggota KPU.
"Harun Masiku memang tersangka penting yang bukan saja karena dia punya posisi penting dalam kasus suap terhadap komisoner KPU, tetapi menurut saya Harun penting untuk diminta informasi keterangannya menganai keterlibatan pihak lain. Karena konstruksi perkara Wahyu Setiawan tidak hanya berhenti dari Harun tetapi juga diduga dia tidak sendiri dan masih ada keterlibatan pihak lain," ungkap peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman, Kamis (12/1).
Selain itu, yang penting yakni sumber dana yang digunakan untuk menyuap Wahyu segera bisa diketahui. Sejak kasus ini terkuak dan Harun belum juga tertangkap sejak 2020, publik sangat menantikan kejelasan kasus tersebut. Dengan demikian KPK bisa menjelaskan secara terbuka pihak yang terlibat termasuk kendala yang selama ini membuat komisi antirasywah itu sulit menangkap Harun.
"Harus digali sumber dana untuk menyuap Wahyu apakah murni inisiatif Harun ataukah ada perintah dari pihak lain. Kan itu yang lebih penting untuk diungkap dan posisi strategisnya karena diduga masih ada pihak lain. Sampai sekarang KPK belum berhasil membawa pulang Harun artinya terkendala. Kalau tidak ada kendala harusnya sudah berhasil menangkap Harun. Apakah kendala teknis ataukah ada pihak yang memang tidak menginginkan buron ini untuk segera ditangkap dan diproses hukum dan itu KPK sendiri yang tahu," paparnya.
KPK seharusnya tidak terpengaruh dengan hal-hal di luar hukum dan fokus pada aspek hukumnya dan segera menangkap Harun Masiku walau pun keberadaannya ada di luar negeri. Selain itu pemerintah harus punya peran aktif jika KPK sudah melayangkan permintaan agar Indonesia meminta kepada negara tempat Harun bersembunyi untuk memulangkannya.
"Tentu KPK bisa menjalin kerja sama dengan penegak hukum tempat Harun bersembunyi. KPK bisa mengajukan untuk melakukan ekstradisi dan seterusnya jadi memang sudah harus pada level yang sangat serius," tukasnya. (OL-14)
KPK membuka peluang untuk mengusut kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin kerja tenaga kerja asing (TKA) dari era Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno.
Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan pemulangan Tannos dengan jalur diplomatik. Terbaru, Indonesia memberikan tambahan informasi ke penegak hukum Singapura pada 23 April 2025.
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
KPK mengajukan banding atas vonis tiga tahun penjara yang diberikan kepada mantan pejabat Kemenkes Budi Sylvana dalam kasus korupsi APD Covid-19
KPK memiliki data soal terjadinya dugaan rasuah dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.
Setyo menyerahkan bawahannya untuk membuat kesimpulan. Tapi, dia memastikan belum ada kasus baru yang dibuka, atas penerimaan gratifikasi itu.
Budi mengatakan, KPK masih menyambangi sejumlah lokasi yang diduga menjadi lokasi pelarian Harun. Namun, hasil pengejaran sampai saat ini masih nihil.
Ahli dihadirkan dalam persidangan untuk menguatkan keyakinan hakim atas tindak pidana rasuah yang terjadi. Sidang nanti akan terbuka untuk umum.
Hasto Kristiyanto didakwa menyuap eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan Advokat Donny Tri Istiqomah, Kader PDIP Saeful Bahri, dan buronan Harun Masiku.
Persidangan ini terbuka untuk umum. Publik boleh menonton langsung pemeriksaan dua saksi itu, selama ruangan persidangan mencukupi.
Dalam foto itu, Harun terlihat menggunakan batik berwarna coklat. Dia terlihat menggunakan baju merah di dalam setelan luarnya.
MANTAN kader PDIP, Saeful Bahri, mengaku dirinya melapor kepada Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto setelah menyerahkan sejumlah uang kepada mantan anggota KPU Wahyu Setiawan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved