Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
Indonesia dan Malaysia menyepakati penguatan sejumlah kerja sama di berbagai bidang. Kesepakatan tersebut dicapai dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (9/1).
Dalam keterangan pers bersama, Jokowi mengungkapkan salah satu kolaborasi yang siap dilakukan adalah dalam hal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Beberapa perusahaan asal Negeri Jiran telah menyerahkan surat ketertarikan (letter of intent/LoI) untuk ikut serta dalam pengembangan IKN. "Saya menyambut baik minat para investor Malaysia dalam pembangunan IKN. Sebelas letter of intent telah ditandatangani oleh sektor swasta Malaysia dan diserahkan kepada Badan Otorita IKN," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin.
Adapun, perusahaan-perusahaan yang telah menyerahkan LoI bergerak di bidang elektronik, kesehatan, pengelolaan limbah, konstruksi dan properti.
Selain itu, kerja sama juga akan dilakukan di sektor ekonomi yang meliputi pengembangan industri perkapalan, energi hijau, baterai dan pembiayaan ekspor impor. "Kerja sama di semua sektor itu sudah ditandatangani," ucap mantan wali kota Surakarta itu.
Kepala Negara juga menggarisbawahi perihal perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Ia pun mengapresiasi PM Anwar yang menurutnya berkomitmen kuat untuk memberi perlindungan bagi WNI yang bekerja di Malaysia. "Saya menyambut baik komitmen Perdana Menteri dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Saya sangat berharap One Channel System untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar bisa dijalankan bersama," tuturnya.
"Tadi saya juga mengulangi permintaan mengenai pentingnya pembangunan Community Learning Center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia." (OL-12)
Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan mengkaji secara cermat dan segera memutuskan langkah terbaik terkait IKN.
Daftar lengkap 216 negara di dunia beserta ibu kotanya, diurutkan A-Z dengan nomor urut. Pelajari pusat pemerintahan setiap negara!
Daftar lengkap nama negara di 5 benua beserta ibu kotanya. Temukan informasi mudah dan jelas tentang negara-negara di dunia!
ANGGOTA Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah mengambil sikap yang tegas terkait Ibu Kota Nusantara (IKN).
Pemohon gugatan Stepanus Febyan Babaro mengatakan bahwa masyarakat adat merasa cemas, takut, dan khawatir karena pemberian HGU, HGB, dan Hak Pakai.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Kota Nusantara pada 2028 ditetapkan menjadi ibu kota politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved