Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
BAKAL calon presiden (capres) NasDem Anies Baswedan mengunggah pendapatnya tentang upaya pelemahan demokrasi melalui akunnya di Instagram. Partai NasDem menganggap hal itu wajar disampaikan Anies.
"Tidak berlebihan yang diposting oleh Mas Anies terkait potensi erosi demokrasi atau demokrasi yang dilemahkan menjelang pesta demokrasi 2024," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya saat dihubungi, Selasa (3/1). Wakil Ketua Fraksi NasDem itu menilai pernyataan Anies sebagai peringatan.
Upaya pelemahan demokrasi tak boleh dibiarkan. "Demokrasi harus dijaga agar sirkulasi kekuasaan yang menjadi esensi dari demokrasi bisa tetap berlangsung sebagaimana mestinya," ungkap dia.
NasDem pun merasakan hal yang sama dengan yang disampaikan Anies. Hal itu terlihat dari upaya mengubah proporsional terbuka ke tertutup dalam pemilihan legislatif (pileg).
"Ini terlihat dari statement Ketua KPU (Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari) yang patut kita sayangkan kemarin soal kemungkinan sistem proporsional tertutup yang akan digunakan dalam Pemilu 2024," ungkap dia. Menurut dia, KPU tidak boleh melempar isu liar terkait mekanisme di luar Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ini karena KPU merupakan penyelenggara pemilu.
"Lebih pas kalau itu keluar dari politisi atau pelaku politik lain. Jangan dari KPU yang notabene ialah wasit dalam pemilu," sebut dia.
Demikian juga dalam hal proses penegakan hukum. Jangan sampai hal itu disetir kepentingan politik. "Hukumlah yang menjaga politik dan demokrasi agar tidak diselewengkan, bukan sebaliknya," ujar dia.
Lebih jauh dia menilai pernyataan Anies tersebut sebagai respons dari seorang warga negara. Sistem demokrasi yang ada saat ini harus dijaga. "Kekurangan pasti ada. Karena itulah ia perlu terus dibenahi, tetapi bukan dibonsai dan dikhianati di sana sini tanpa diskursus dan olah wacana yang memadai," kata dia. (OL-14)
KETUA Komisi XIII DPR dari Fraksi Partai NasDem Willy Aditya optimistis Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat bisa disahkan di era pemerintahan Prabowo Subianto.
Ketua Fraksi NasDem MPR itu mengatakan semangat program itu bagus, tetapi perlu digodok matang.
PENGUATAN langkah koordinasi dan sinergi antarpara pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat harus mampu melahirkan gerakan antikekerasan.
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
MAJELIS Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) akan mengadakan Rakornas I & Silaknas 2025 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 10-11 Juli 2025.
Megawati kembali mengungkit soal kekalahan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dan meyakini bahwa ada kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif
PARTISIPASI pemilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Padang tahun 2024 tercatat hanya 49 persen dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT).
KETUA PARA Syndicate Ari Nurcahyo menyebut Pilkada Serentak 2024 merupakan pertarungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo, dan Megawati Soekarnoputri.
Pentingnya kepedulian anak-anak muda terhadap perhelatan pilkada mendatang.
DINAMIKA politik jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kian panas. Adanya pertemuan antara Joko Widodo dengan salah satu pasangan calon Pilkada Jakarta,
Elektabilitas Rido unggul dari kandidat lain karena pengaruh pemilih Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved