Selasa 03 Januari 2023, 14:12 WIB

MA Akui Tidak Antisipasi Kasus HAM Masuk ke Pengadilan, Ini Dalihnya

Indriyani Astuti | Politik dan Hukum
MA Akui Tidak Antisipasi Kasus HAM Masuk ke Pengadilan, Ini Dalihnya

dok.MA
Ketua Mahkamah Agung M Syarifuddin

 

KETUA Mahkamah Agung M Syarifuddin mengakui lembaganya tidak mengantisipasi akan ada perkara kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang masuk ke badan peradilan. Akibatnya seleksi hakim adhoc HAM pada pengadilan tingkat pertama saat kasus pelanggaran HAM di Paniai, mengalami keterlambatan.

"Sejak selesai (kasus) HAM di Timor Timur rasanya enggak ada lagi perkara HAM yang masuk ke pengadilan ini. Hakim adhoc HAM jadi tidak ada di peradilan ini. Kami tidak tahu kalau perkara itu segera masuk ke badan peradilan,” ujar Syarifuddin saat refleksi akhir tahun MA, yang digelar daring, Selasa (3/1).

Setelah mengetahui bahwa kejaksaan melimpahkan perkara pelanggaran HAM peristiwa pembantaian di Paniai, Papua ke pengadilan, MA baru merekrut hakim HAM adhoc untuk tingkat pertama dan banding. Pelanggaran HAM di Paniai terjadi pada 2014, namun kasus tersebut baru disidangkan pada September 2022 dan diputus pada Kamis (12/12/2022) di Pengadilan Negeri Makssar

"Begitu tahu itu (perkara Paniai) masuk, segera bentuk hakim adhoc. Memang ketika masuk agak sedikit menunggu, terbentuknya hakim ham ini. Kira-kira satu bulan,” tuturnya.

Baca Juga: Mahfud MD Beberkan Sulitnya Ungkap Kasus HAM Berat Masa Lalu

Majelis pengadilan HAM adhoc kasus Paniai memutus bebas terdakwa tunggal Mayor (Purn) Infrantri Isak Sattu yang merupakan perwira penghubung. Jaksa telah menyerahkan berkas pengajuan kasasi atas putusan bebas tersebut. Sementara proses rekrutmen hakim adhoc HAM saat ini masih berproses di Komisi Yudisial (KY). Syarifuddin menjelaskan surat keputusan (SK) pengangkatan hakim adhoc HAM untuk pengadilan tingkat pertama dan banding yang diangkat saat menyidangkan kasus Paniai, berlaku hingga lima tahun. Para hakim itu, terang Syariffudin siap mengadili perkara kasus HAM yang akan masuk.

"Tingkat kasasi masih dalam proses tingkat pertama dan banding SK-nya sudah keluar berlaku selama 5 tahun ke depan. Kalau masih ada lagi, mereka bertugas lagi. Kalau ndak ada, ya tidak bertugas,” ucapnya. (OL-13)

Baca Juga

DOK MI

Erick Thohir Cawapres Potensial Besar Raih Hati Pemilih Milenial

👤Widhoroso 🕔Minggu 05 Februari 2023, 22:32 WIB
MENTERI BUMN Erick Thohir menjadi sosok yang paling banyak mendapat perhatian pemilih muda alias...
MI/Emir

Wapres akan Hadiri Puncak Peringatan Harlah 1 Abad NU di Jatim

👤Emir Chairullah 🕔Minggu 05 Februari 2023, 22:00 WIB
Salah satu rangkaian Puncak Peringatan Harlah Satu Abad NU adalah Muktamar Internasional I Fikih Peradaban, yang akan dibuka Wapres pada...
DOK MI

Duet Ganjar-Erick Sosok Pimpinan Yang Saling Melengkapi

👤Widhoroso 🕔Minggu 05 Februari 2023, 18:25 WIB
KOMBINASI Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir selalu menjadi idaman masyarakat Indonesia dalam...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya