Jumat 30 Desember 2022, 16:42 WIB

Gugatan Sambo ke Presiden dan Kapolri Hanya Berumur Sehari

Fachri Audhia Hafiez | Politik dan Hukum
Gugatan Sambo ke Presiden dan Kapolri Hanya Berumur Sehari

ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo

 

MANTAN Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo resmi mencabut gugatan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo per hari ini. Gugatan itu baru saja dilayangkan kemarin, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

"Secara resmi klien kami memutuskan untuk mencabut gugatan di PTUN terhadap Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 71/POLRI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Hormat Perwira Tinggi Polri tanggal 26 September 2022," kata penasihat hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis, melalui keterangan tertulis hari ini.

Menurut Arman, kliennya telah mendengar masukkan dari berbagai pihak. Sehingga, Ferdy Sambo telah memutuskan batal menggugat Jokowi dan Listyo.

"Pak Ferdy Sambo beserta keluarga juga dengan rendah hati menerima dan memahami reaksi publik perihal upaya hukum tersebut," ujar Arman.

Arman mengatakan pencabutan itu juga dilandasi kecintaan Ferdy Sambo dengan institusi Polri. Selain itu, gugatan tersebut awalnya dilayangkan untuk menggunakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara.

"Dengan segala pertimbangan dan kebesaran hati, kami putuskan tidak menggunakan hak tersebut dan mencabut gugatan ini," ucap Arman.

Sebelumnya, Ferdy Sambo menggugat Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke PTUN Jakarta karena tak terima dipecat secara tidak hormat dari Polri. Perkara tersebut sudah tercatat pada nomor 476/G/2022/PTUN.JKT.

Pada gugatannya, Ferdy Sambo meminta pembatalan terhadap keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri melalui keputusan Presiden Jokowi.

Baca juga: Keluarga: Foto Brigadir J di Kelab Malam Tidak Berhubungan dengan Kasus

"Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat I (Jokowi) sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 71/POLRI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Perwira Tinggi Polri, tanggal 26 September 2022," tulis gugatan dikutip dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta.

Ferdy Sambo juga meminta Listyo untuk mengembalikan haknya. Khususnya di institusi Polri.

"Memerintah Tergugat II (Listyo) untuk menempatkan dan memulihkan kembali semua hak-hak Penggugat sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia," tulis gugatan.

Ferdy Sambo dipecat secara tidak hormat berdasarkan putusan sidang Kode Etik Profesi Polri (KEPP). Dia dipecat dari Korps Bhayangkara karena ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Pada perkara tersebut dia didakwa melanggar Pasal 340 subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama istrinya Putri Candrawathi, Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf.

Sementara itu, Ferdy Sambo juga didakwa menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dalam perkara pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Perbuatan itu dilakukan bersama-sama Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria Adi Purnama, Arif Rachman Arifin, Irfan Widyanto, Chuck Putranto, dan Baiquni Wibowo.

Pada perkara obstruction of justice, Ferdy Sambo didakwa melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 subsider Pasal 48 Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Atau diancam dengan pidana dalam Pasal 233 KUHP subsider Pasal 221 ayat (1) ke-2 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (OL-4)

Baca Juga

Setpres

Presiden Sebut Sisi Politik bukan Alasan Utama Rombak Kabinet

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 31 Januari 2023, 22:16 WIB
"Yang utama memang performa kinerja. Ada sisi politik juga. Itu pasti ada tapi bukan yang...
Antara

Disinggung Soal Reshuffle Kabinet, Jokowi: Ditunggu Saja

👤Andhika Prasetyo 🕔Selasa 31 Januari 2023, 22:14 WIB
Presiden hanya mengatakan bahwa pada Rabu (1/2) besok, yang merupakan Rabu Pon, dirinya memiliki agenda kunjungan kerja ke wilayah...
ANTARA

MK Kabulkan Permohonan Soal Daluwarsa Pemalsuan Surat

👤Putra Ananda 🕔Selasa 31 Januari 2023, 22:10 WIB
Suhartoyo lebih lanjut mengatakan, Pasal 263 KUHP merupakan delik...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya