Survei CISA: Masyarakat Ingin Bansos Dilanjutkan Tahun Depan

INSTITUT riset dan konsultan sosial, ekonomi, dan politik nasional Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) merilis hasil survei nasional bertajuk Refleksi Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik Menjelang Pemilu 2024 yang dilakukan pada 18-26 Desember 2022. 

Hasilnya, mayoritas masyarakat mengaku puas dengan kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan. Sebanyak 53 persen responden mengaku puas, sedangkan 42 persen merasakan ketidakpuasan, dan 5 persen tidak menjawab atau tidak tahu.

“Hal ini terlihat dari kepuasan masyarakat terhadap kebijakan perlindungan sosial pemerintah seperti penyaluran bantuan sosial BLT BBM, PKH, dan sembako sepanjang tahun 2022,” ucap Direktur Eksekutif CISA, Herry Mendrofa.

Herry juga menuturkan 64 persen responden mengaku puas terhadap kebijakan perlindungan sosial pemerintah, tidak puas 26 persen, dan 4 persen tidak menjawab. Mayoritas responden juga menginginkan agar subsidi alternatif tetap diberikan untuk meningkatkan dan menjaga tingkat kesejahteraan tahun 2023. Sebanyak 61 persen publik juga berharap agar kebijakan tersebut berlanjut pada 2023, kurang setuju 30 persen, ragu-ragu 1 persen, dan tidak menjawab 2 persen.

Survei itu juga memotret sosok yang dianggap mampu memenuhi harapan publik untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Ganjar Pranowo meraih keterpilihan sebesar 16,48 persen.

“Meskipun begitu, ada nama Anies Baswedan yang terus menempel ketat dengan meraih 16,31 persen,” ucap Herry.

Selain itu ada nama Airlangga Hartarto 13,69 persen, Erick Thorir 11,15 persen, Agus Harimurti Yudhoyono 8,28 persen, Prabowo Subianto 8,11 persen, Hary Tanoesoedibjo 7,46 persen, Andika Perkasa 5,33 persen.

Puan Maharani 1,72 persen, sedangkan Suharso Monoarfa, Zulkifli Hasan, La Nyala, Muhaimin, dan Ahmad Heryawan masing masing mendapatkan 0,41 persen. Sebanyak 7,46 persen yang tidak memberikan respons dan 0,41 persen yang memilih nama lainnya.

Tingkat kepuasan publik terhadap kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, kehidupan beragama dan toleransi, serta solidaritas sosial lain cukup tinggi.

“Terpotret bahwa dari adanya 56 persen yang mengaku puas terhadap kebijakan pemerintah soal ini,” kata Herry.

Sedangkan responden yang menjawab tidak puas atas perlakuan Pemerintah terhadap kehidupan beragama dan toleransi sebanyak 42 persen. Hanya 2 persen yang tidak menjawab atau tidak tahu.

Survei tersebut menggunakan metode multistage random sampling (MRS) dengan wawancara langsung terhadap 1220 responden. Margin of error sebesar tercatat 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen. (OL-8)