Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PARTAI Ummat menyambangi Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk melakukan mediasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Sidang mediasi yang berlangsung pada Senin (19/12) ini terkait gugatan sengketa yang dilayangkan partai tersebut kepada Bawaslu.
"Partai Ummat menyampaikan harapan dapat atau agar kita dapat menyepakati titik temu. Kita sudah sampaikan beberapa poin yang sangat penting bagi partai Ummat," ujar Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Senin (19/12).
Baca juga: KPU Klaim Partai Ummat tak Keberatan dengan Hasil Verfak Provinsi
"Kemudian KPU sudah menyampaikan bahwa hari ini kita belum capai titik temu tersebut. Insyaallah kita akan lanjutkan ke mediasi hari kedua besok jam 10 pagi," imbuhnya.
Intinya, kata Ridho, KPU menyampaikan apa yang sudah disampaikan Partai ummat agar dicarikan titik temu dengan dilakukan rapat pleno. Pihaknya berharap pada mediasi kedua, terjadi kesepakatan dengan KPU sebelum masuk ke proses ajudikasi di hari ketiga.
Baca juga: Survei CPCS: Elektabilitas Demokrat-PSI Naik, Tren Partai Lain Turun
Namun, Ridho mengaku belum bisa membeberkan hasil mediasi secara detail. Hal itu lantaran kesepakatan mediasi kedua belah pihak adalah mediasi yang tertutup.
Sementara itu, Ketua Tim Advokasi Hukum Partai Ummat Denny Indrayana menjelaskan bahwa KPU butuh waktu untuk membahas lebih lanjut soal keberatan Partai Ummat, yang tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2024.
"Ini hari pertama, besok kita maksimalkan. Tentu harapannya ada kesepakatan, membuka ruang bagi Partai Ummat jadi peserta pemilu," pungkas Denny.(OL-11)
Ia juga menyoroti sejumlah program prioritas yang dinilai berdampak langsung bagi masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat.
Para pengurus menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait penguatan komunikasi dan efektivitas kerja-kerja partai ke depan.
Kekuatan jaringan mereka juga bertambah dengan adanya dukungan baru dari relawan Dedi Mizwar dan Partai Ummat.
Pilkada DKI Jakarta bukan hanya sekedar urusan kontestasi semata. Namun bagaimana melahirkan pemimpin yang bisa menegakan keadilan dan kepedulian bagi warga Jakarta.
Dugaan penggelembungan suara PSI dalam Pemilu 2024 terjadi di TPS 002 Desa Wernas, Distrik Teminabuan.
Kampanye akbar terakhir pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (10/2).
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved