Headline
Pemerintah tetapkan 1 Ramadan pada Kamis, 19 Februari 2026.
Kumpulan Berita DPR RI
TOKOH Pemilu dan demokrasi mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar tak curang dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Keresahan itu menguat usai KPU disomasi lantaran diduga curang pada tahapan verifikasi faktual. Salah satu tokoh Pemilu yang mewakili, Feri Amsari, mengemukakan fakta-fakta baru yang bermunculan semakin menguatkan dugaan keterlibatan penyelenggara Pemilu. Meskipun KPU membantah adanya dugaan manipulasi data tersebut.
Baca juga: DPR: Pemberian Pangkat Letkol Tituler perlu dijelaskan ke Publik
Menurutnya, kecurangan verifikasi faktual ini akan merugikan pemilih. Feri menilai verifikasi merupakan filter yang menyaring partai yang patut dan tidak patut dipilih dalam Pemilu. Jika filter itu rusak, maka pemilih berpotensi memilih partai dari hasil kecurangan.
“Kami mendesak agar segera menghentikan seluruh penyelenggara Pemilu yang terlibat dalam kecurangan verifikasi faktual yang terjadi,” tegas Feri, dalam rilis yang diterima, Selasa (13/12).
“Pihak-pihak yang memiliki bukti kecurangan dapat segera menyampaikannya kepada publik atau posko-posko khusus yang dibentuk masyarakat sipil untuk mengungkap kecurangan,” tambahnya.
Feri ingin KPU memastikan seluruh proses tahapan Pemilu terus berlangsung sesuai dengan asas Luber-Jurdil.
Tahapan Pemilu, kata Feri, harus berlangsung tepat waktu serta tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menunda dan merusak penyelenggaraan Pemilu.
“Jika imbauan ini tidak dipatuhi, maka kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berjuang memastikan pelaksanaan Pemilu yang bersih dan adil,” terangnya. (OL-6)
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Demokrasi, bisa bertumbuh dari akar ilmu (pengetahuan) yang terintegrasi dengan amal perbuatan
IPK Indonesia 2025 turun ke skor 34. Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai perbaikan penegakan hukum jadi kunci pemberantasan korupsi.
Pakar FH UI Titi Anggraini menyoroti lemahnya transparansi keuangan partai politik Indonesia, menekankan audit eksternal dan pengawasan tegas dibutuhkan.
ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai NasDem Willy Aditya, menegaskan bahwa literasi dan kemampuan berpikir kritis merupakan fondasi utama dalam membangun ekosistem demokrasi yang sehat.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved