Headline
Pemerintah belum memastikan reshuffle Noel.
TOKOH Pemilu dan demokrasi mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI agar tak curang dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
Keresahan itu menguat usai KPU disomasi lantaran diduga curang pada tahapan verifikasi faktual. Salah satu tokoh Pemilu yang mewakili, Feri Amsari, mengemukakan fakta-fakta baru yang bermunculan semakin menguatkan dugaan keterlibatan penyelenggara Pemilu. Meskipun KPU membantah adanya dugaan manipulasi data tersebut.
Baca juga: DPR: Pemberian Pangkat Letkol Tituler perlu dijelaskan ke Publik
Menurutnya, kecurangan verifikasi faktual ini akan merugikan pemilih. Feri menilai verifikasi merupakan filter yang menyaring partai yang patut dan tidak patut dipilih dalam Pemilu. Jika filter itu rusak, maka pemilih berpotensi memilih partai dari hasil kecurangan.
“Kami mendesak agar segera menghentikan seluruh penyelenggara Pemilu yang terlibat dalam kecurangan verifikasi faktual yang terjadi,” tegas Feri, dalam rilis yang diterima, Selasa (13/12).
“Pihak-pihak yang memiliki bukti kecurangan dapat segera menyampaikannya kepada publik atau posko-posko khusus yang dibentuk masyarakat sipil untuk mengungkap kecurangan,” tambahnya.
Feri ingin KPU memastikan seluruh proses tahapan Pemilu terus berlangsung sesuai dengan asas Luber-Jurdil.
Tahapan Pemilu, kata Feri, harus berlangsung tepat waktu serta tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk menunda dan merusak penyelenggaraan Pemilu.
“Jika imbauan ini tidak dipatuhi, maka kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk berjuang memastikan pelaksanaan Pemilu yang bersih dan adil,” terangnya. (OL-6)
MENGINJAK usia 80 tahun Indonesia merdeka dan berdemokrasi, Laboratorium Indonesia 2045 menilai hubungan partai politik dan konstituen semakin memburuk.
Partai politik di Indonesia saat ini juga mengalami permasalah yang sama yakni konstituen lebih terikat pada tokoh daripada pada program atau ideologi partai.
PAKAR Hukum Tata Negara mempertanyakan urgensi pembentukan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di tingkat global, tidak ada praktik serupa.
Gunjingan banyak orang bahwa NasDem adalah partai pragmatis, lagi medioker, sebenarnya dilandasi dua alasan mendasar.
KETUA DPR RI Puan Maharani menyinggung soal munculnya fenomena Negara Konoha, Indonesia Gelap, hingga bendera One Piece dalam kehidupan berdemokrasi saat sidang tahunan MPR
GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved