Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 kepada para jajarannya. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel New Saphir Yogyakarta, Jumat (2/12).
Pada kesempatan tersebut, Yusharto berpesan agar anggaran yang diberikan negara harus digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut bisa dilakukan dengan menghasilkan beragam hasil kajian yang dapat mendukung perumusan kebijakan publik.
“Kritik bahwa uang pemerintah hanya kembali lagi kepada pemerintah harus kita hilangkan. Oleh karena itu, BSKDN jangan hanya sekadar send tapi harus bisa deliver hasil analisanya untuk mendukung kebijakan yang lebih berkualitas,” ujar Yusharto lewat keterangan yang diterima, Senin (5/12).
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam pemanfaatan sumber daya organisasi. Menurut Yusharto, baik sumber daya manusia maupun anggaran di pemerintah pusat dan daerah harus digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut, dirinya juga tengah membuka peluang kerja sama dengan pelbagai pihak seperti USAID ERAT dan Korea Selatan untuk mendukung kinerja BSKDN.
“Mudah-mudahan resource yang kita kelola bisa bermanfaat bagi stakeholder terutama pemda,” pungkas Yusharto. (OL-8)
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyebutkan Pemprov DKI Jakarta tengah merevitalisasi sejumlah ruang publik, namun tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bonus atlet SEA Games Thailand senilai Rp480 miliar bersumber dari APBN, bukan uang pribadi Presiden. Peraih emas terima Rp1 miliar.
DEFISIT fiskal Indonesia pada 2025 tercatat melebar melampaui target pemerintah, seiring percepatan belanja negara di penghujung tahun dan lemahnya kinerja penerimaan.
Suahasil menyebut bahwa realisasi PNBP 2025 yang mencapai Rp534,1 triliun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PNBP 2024 tang mencapai Rp584,4 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved