Headline
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
Penyelenggara negara tak takut lagi penegakan hukum. Kisruh royalti dinilai benturkan penyanyi dan pencipta lagu yang sebenarnya saling membutuhkan.
KEPALA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 kepada para jajarannya. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel New Saphir Yogyakarta, Jumat (2/12).
Pada kesempatan tersebut, Yusharto berpesan agar anggaran yang diberikan negara harus digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut bisa dilakukan dengan menghasilkan beragam hasil kajian yang dapat mendukung perumusan kebijakan publik.
“Kritik bahwa uang pemerintah hanya kembali lagi kepada pemerintah harus kita hilangkan. Oleh karena itu, BSKDN jangan hanya sekadar send tapi harus bisa deliver hasil analisanya untuk mendukung kebijakan yang lebih berkualitas,” ujar Yusharto lewat keterangan yang diterima, Senin (5/12).
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam pemanfaatan sumber daya organisasi. Menurut Yusharto, baik sumber daya manusia maupun anggaran di pemerintah pusat dan daerah harus digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut, dirinya juga tengah membuka peluang kerja sama dengan pelbagai pihak seperti USAID ERAT dan Korea Selatan untuk mendukung kinerja BSKDN.
“Mudah-mudahan resource yang kita kelola bisa bermanfaat bagi stakeholder terutama pemda,” pungkas Yusharto. (OL-8)
Rencana pengalihan status PAM Jaya dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).
DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI menyepakati besaran nilai Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
ANGGOTA Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Ledia Hanifa menegaskan bahwa pembahasan anggaran pendidikan tidak bisa hanya sebatas pada penyelenggaraan sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved