Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 kepada para jajarannya. Penyerahan tersebut berlangsung di Hotel New Saphir Yogyakarta, Jumat (2/12).
Pada kesempatan tersebut, Yusharto berpesan agar anggaran yang diberikan negara harus digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut bisa dilakukan dengan menghasilkan beragam hasil kajian yang dapat mendukung perumusan kebijakan publik.
“Kritik bahwa uang pemerintah hanya kembali lagi kepada pemerintah harus kita hilangkan. Oleh karena itu, BSKDN jangan hanya sekadar send tapi harus bisa deliver hasil analisanya untuk mendukung kebijakan yang lebih berkualitas,” ujar Yusharto lewat keterangan yang diterima, Senin (5/12).
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi dalam pemanfaatan sumber daya organisasi. Menurut Yusharto, baik sumber daya manusia maupun anggaran di pemerintah pusat dan daerah harus digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut, dirinya juga tengah membuka peluang kerja sama dengan pelbagai pihak seperti USAID ERAT dan Korea Selatan untuk mendukung kinerja BSKDN.
“Mudah-mudahan resource yang kita kelola bisa bermanfaat bagi stakeholder terutama pemda,” pungkas Yusharto. (OL-8)
TRANSPARANSI anggaran daerah selalu menjadi isu sensitif sekaligus krusial dalam tata kelola pemerintahan.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Alokasi anggaran sebesar Rp200 juta untuk mendukung berbagai program kebersihan, meskipun saat ini teknis pelaksanaan masih akan dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memangkas anggaran subsidi Transjakarta hingga Rp1,1 triliun pada 2026 seiring turunnya total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Dengan capaian tersebut, APBD tahun 2025 mencatatkan surplus sebesar Rp41,7 triliun. Sementara itu, net pembiayaan daerah pada tahun yang sama mencapai Rp67,1 triliun.
Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 resmi diundangkan pada 23 Desember 2025.
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved