Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
KOMISI I Dewan Perwakilan Rakyat bakal melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI. Diharapkan, hal itu dapat dilakukan dalam waktu dekat.
"Mudah-mudahan bisa pekan ini," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Surat presiden (Surpres) pergantian panglima TNI akan diserahkan Istana Negara ke DPR pada sore ini. Diharapkan pimpinan lembaga dewan segera memproses sesuai ketentuan berlaku.
"Nanti kalau sudah terima mereka akan mengadakan bamus secepatnya kita lakukan," ungkap dia.
Terkait Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Meutya tak menampik hal tersebut. Namun, dia enggan memastikannya sebelum surpres diserahkan ke DPR.
Baca juga: Jokowi Kasih Kode Capres Beruban, Relawan: Identik dengan Ganjar Pranowo
"Kabarnya Pak Yudo, saya juga dapat kabar gitu. Tapi tetap nanti harus tunggu surpresnya ya," ujar dia.
DPR berjanji akan memproses cepat surpres pergantian panglima TNI. Pasalnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bakal memasuki usia pensiun pada Desember 2022.
Di sisi lain, DPR akan mengakhiri Masa Persidangan II Tahun 2022-2023 pada pertengahan Desember. Sehingga, proses pergantian panglima TNI harus dilakukan dengan cepat.
Komisi I DPR menyampaikan siap menjalankan tugas tersebut. Berdasarkan keterangan Ketua Komisi I Meutya Hafid, uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI diperkirakan bakal dilakukan pada pekan ini.(OL-4)
Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Maluku, Faisal Sarif Hayoto, mengingatkan pemuda dan massa aksi untuk selalu menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.
PARTAI Buruh bersama dengan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana melaporkan empat anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Para elite politik, khususnya anggota DPR, perlu segera melakukan introspeksi mendalam.
Beberapa orang terlihat membawa kursi, lampu, kursi, koper, speaker studio dan kasur keluar dari rumah yang disebut milik Eko Patrio, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI tersebut.
Rakyat tetap paham jika pangkal persoalan adalah DPR dengan berbagai kebijakannya yang tidak merakyat.
KETUA DPR RI, Puan Maharani akan bertanggung jawab dan mendorong kepolisian untuk mengusut tuntas insiden meninggalnya driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan
Pasal itu tidak mengatur soal kenaikan pangkat bagi perwira atau prajurit yang telah purna tugas.
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini juga mengapresiasi pelaksanaan pemilu yang berlangsung tenang dan damai.
Sebagai garda terdepan dalam penyebaran informasi, peran insan pers mampu menanggulangi pemberitaan palsu, hoaks, atau ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat.
Legislator PDI-Perjuangan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, media massa, dan masyarakat dalam mengatasi penyebaran hoaks.
Di PBB Indonesia berulang kali ditunjuk baik itu di dewan keamanan ataupun HAM.
Meutya menyatakan bahwa mereka menyampaikan terima kasih kepada parlemen, komisi I DPR RI dan juga pemerintah yang telah secara konsisten mendorong kemerdekaan Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved