Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
KOMISI I Dewan Perwakilan Rakyat bakal melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI. Diharapkan, hal itu dapat dilakukan dalam waktu dekat.
"Mudah-mudahan bisa pekan ini," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Surat presiden (Surpres) pergantian panglima TNI akan diserahkan Istana Negara ke DPR pada sore ini. Diharapkan pimpinan lembaga dewan segera memproses sesuai ketentuan berlaku.
"Nanti kalau sudah terima mereka akan mengadakan bamus secepatnya kita lakukan," ungkap dia.
Terkait Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Meutya tak menampik hal tersebut. Namun, dia enggan memastikannya sebelum surpres diserahkan ke DPR.
Baca juga: Jokowi Kasih Kode Capres Beruban, Relawan: Identik dengan Ganjar Pranowo
"Kabarnya Pak Yudo, saya juga dapat kabar gitu. Tapi tetap nanti harus tunggu surpresnya ya," ujar dia.
DPR berjanji akan memproses cepat surpres pergantian panglima TNI. Pasalnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bakal memasuki usia pensiun pada Desember 2022.
Di sisi lain, DPR akan mengakhiri Masa Persidangan II Tahun 2022-2023 pada pertengahan Desember. Sehingga, proses pergantian panglima TNI harus dilakukan dengan cepat.
Komisi I DPR menyampaikan siap menjalankan tugas tersebut. Berdasarkan keterangan Ketua Komisi I Meutya Hafid, uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI diperkirakan bakal dilakukan pada pekan ini.(OL-4)
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
Pasal itu tidak mengatur soal kenaikan pangkat bagi perwira atau prajurit yang telah purna tugas.
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini juga mengapresiasi pelaksanaan pemilu yang berlangsung tenang dan damai.
Sebagai garda terdepan dalam penyebaran informasi, peran insan pers mampu menanggulangi pemberitaan palsu, hoaks, atau ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat.
Legislator PDI-Perjuangan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, media massa, dan masyarakat dalam mengatasi penyebaran hoaks.
Di PBB Indonesia berulang kali ditunjuk baik itu di dewan keamanan ataupun HAM.
Meutya menyatakan bahwa mereka menyampaikan terima kasih kepada parlemen, komisi I DPR RI dan juga pemerintah yang telah secara konsisten mendorong kemerdekaan Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved