Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI I Dewan Perwakilan Rakyat bakal melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI. Diharapkan, hal itu dapat dilakukan dalam waktu dekat.
"Mudah-mudahan bisa pekan ini," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Surat presiden (Surpres) pergantian panglima TNI akan diserahkan Istana Negara ke DPR pada sore ini. Diharapkan pimpinan lembaga dewan segera memproses sesuai ketentuan berlaku.
"Nanti kalau sudah terima mereka akan mengadakan bamus secepatnya kita lakukan," ungkap dia.
Terkait Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Meutya tak menampik hal tersebut. Namun, dia enggan memastikannya sebelum surpres diserahkan ke DPR.
Baca juga: Jokowi Kasih Kode Capres Beruban, Relawan: Identik dengan Ganjar Pranowo
"Kabarnya Pak Yudo, saya juga dapat kabar gitu. Tapi tetap nanti harus tunggu surpresnya ya," ujar dia.
DPR berjanji akan memproses cepat surpres pergantian panglima TNI. Pasalnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bakal memasuki usia pensiun pada Desember 2022.
Di sisi lain, DPR akan mengakhiri Masa Persidangan II Tahun 2022-2023 pada pertengahan Desember. Sehingga, proses pergantian panglima TNI harus dilakukan dengan cepat.
Komisi I DPR menyampaikan siap menjalankan tugas tersebut. Berdasarkan keterangan Ketua Komisi I Meutya Hafid, uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI diperkirakan bakal dilakukan pada pekan ini.(OL-4)
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Pasal itu tidak mengatur soal kenaikan pangkat bagi perwira atau prajurit yang telah purna tugas.
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini juga mengapresiasi pelaksanaan pemilu yang berlangsung tenang dan damai.
Sebagai garda terdepan dalam penyebaran informasi, peran insan pers mampu menanggulangi pemberitaan palsu, hoaks, atau ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat.
Legislator PDI-Perjuangan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, media massa, dan masyarakat dalam mengatasi penyebaran hoaks.
Di PBB Indonesia berulang kali ditunjuk baik itu di dewan keamanan ataupun HAM.
Meutya menyatakan bahwa mereka menyampaikan terima kasih kepada parlemen, komisi I DPR RI dan juga pemerintah yang telah secara konsisten mendorong kemerdekaan Palestina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved