Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI I Dewan Perwakilan Rakyat bakal melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI. Diharapkan, hal itu dapat dilakukan dalam waktu dekat.
"Mudah-mudahan bisa pekan ini," kata Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, hari ini.
Surat presiden (Surpres) pergantian panglima TNI akan diserahkan Istana Negara ke DPR pada sore ini. Diharapkan pimpinan lembaga dewan segera memproses sesuai ketentuan berlaku.
"Nanti kalau sudah terima mereka akan mengadakan bamus secepatnya kita lakukan," ungkap dia.
Terkait Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono yang diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Meutya tak menampik hal tersebut. Namun, dia enggan memastikannya sebelum surpres diserahkan ke DPR.
Baca juga: Jokowi Kasih Kode Capres Beruban, Relawan: Identik dengan Ganjar Pranowo
"Kabarnya Pak Yudo, saya juga dapat kabar gitu. Tapi tetap nanti harus tunggu surpresnya ya," ujar dia.
DPR berjanji akan memproses cepat surpres pergantian panglima TNI. Pasalnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bakal memasuki usia pensiun pada Desember 2022.
Di sisi lain, DPR akan mengakhiri Masa Persidangan II Tahun 2022-2023 pada pertengahan Desember. Sehingga, proses pergantian panglima TNI harus dilakukan dengan cepat.
Komisi I DPR menyampaikan siap menjalankan tugas tersebut. Berdasarkan keterangan Ketua Komisi I Meutya Hafid, uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI diperkirakan bakal dilakukan pada pekan ini.(OL-4)
KETUA Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Mukhamad Misbakhun meminta agar Bank Indonesia (BI) untuk menjaga nilai tukar rupiah pada angka-angka yang moderat.
Kewenangan penuh untuk mensimulasikan mekanisme aturan ada di tangan DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang.
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Yulisman menilai kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) satu tahun sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sektor pertambangan.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Komisi XI DPR RI segera menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) untuk calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI).
MK menegaskan bahwa wartawan tidak dapat langsung digugat secara perdata maupun pidana atas karya jurnalistiknya, sepanjang karya tersebut merupakan produk jurnalistik.
Pasal itu tidak mengatur soal kenaikan pangkat bagi perwira atau prajurit yang telah purna tugas.
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini juga mengapresiasi pelaksanaan pemilu yang berlangsung tenang dan damai.
Sebagai garda terdepan dalam penyebaran informasi, peran insan pers mampu menanggulangi pemberitaan palsu, hoaks, atau ujaran kebencian di tengah-tengah masyarakat.
Legislator PDI-Perjuangan ini juga menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah, media massa, dan masyarakat dalam mengatasi penyebaran hoaks.
Di PBB Indonesia berulang kali ditunjuk baik itu di dewan keamanan ataupun HAM.
Meutya menyatakan bahwa mereka menyampaikan terima kasih kepada parlemen, komisi I DPR RI dan juga pemerintah yang telah secara konsisten mendorong kemerdekaan Palestina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved