Jumat 25 November 2022, 22:07 WIB

Komnas HAM Diminta Tetapkan Mutilasi Warga Nduga Pelanggaran HAM Berat

Thomas Harming Suwarta | Politik dan Hukum
Komnas HAM Diminta Tetapkan Mutilasi Warga Nduga Pelanggaran HAM Berat

MI/Thomas HS
Pansus DPR Papua (dari kiri ke kanan) Las Nirigi, Yakoba Lokbere, dan Namantus Gwijangge saat memberi keterangan di Jakarta, Jumat (25/11).

 

PANITIA Khusus (Pansus) DPR Provinsi Papua mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk segera menetapkan status kasus mutilasi empat warga Nduga, Papua, sebagai pelanggaran HAM berat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Pansus DPR Papua Namantus Gwijangge menyikapi proses peradilan 10 tersangka yang terdiri atas enam prajurit TNI dan empat warga sipil dalam kasus pembunuhan empat warga Nduga pada Agustus 2022 lalu.

"Setelah kita melakukan investigasi yang sifatnya mitigasi dan non-mitigasi, ternyata kita temukan adanya beberapa hal yang sangat memenuhi syarat untuk menentukan kejadian ini adalah pelanggaran HAM berat," ujar Namantus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (25/11).

Berdasarkan investigasi Pansus DPRP Papua, kata dia, terdapat sejumlah fakta yang seharusnya menjadi pertimbangan Komnas HAM untuk menetapkan kasus Nduga sebagai pelanggaran HAM berat. Di antaranya ialah adanya unsur perencananaan, kemudian keterlibatan anggota TNI yang melibatkan unsur pimpinan, melibatkan alat negara untuk melakukan eksekusi korban dan mengambil milik barang milik korban.


Baca juga: Politikus PDIP Utut Adianto Diperiksa KPK Terkait kasus Korupsi Unila


"Kemudian mereka memutilasi layaknya binatang. Kemudian setelah mutilasi, mereka menghilangkan jejak dengan membuang ke sungai pakai pemberat. Berikutnya, membakar mobil, bagian dari menghilangkan jejak," kata Namantus.

"Karena itu, kami melihat, semua unsur-unsur ini sudah memenuhi syarat untuk menentukan kasus ini sebagai pelanggaran berat. Karena itu, kami Pansus Papua meminta kepada Komnas HAM RI segera tentukan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat," imbuhnya.

Namantus mengatakan, kasus mutilasi yang menimpa empat warga Nduga merupakan kasus kemanusiaan yang sangat keji. Kata dia, warga Nduga memang akrab dengan budaya perang antarsuku. Namun, kasus mutilasi warga Nduga merupakan sebuah perendahan atas harkat dan martabat manusia.

"Tapi yang memotong-motong (mutilasi) orang tidak biasa. Karena itu, kami sangat khawatir, ini adalah satu ancaman serius bagi suku Nduga, orang Papua secara umum. Karena ini bukti, satu kesan bahwa orang Papua ada dalam ancaman serius oleh alat negara," pungkasnya. (OL-16)

Baca Juga

Dispenal

Penunjukkan Yudo Margono Dinilai sebagai Upaya Pemenuhan Janji Politik Jokowi

👤Abdillah M Marzuqi 🕔Rabu 30 November 2022, 22:21 WIB
Penunjukkan Yudo Margono dinilai sebagai upaya pemenuhan janji politik menjadikan Indonesia sebagai poros maritim...
MI/Adam Dwi

MK Tolak Permohonan Advokat Soal Saksi Dapat Pendampingan Hukum

👤Indriyani Astuti 🕔Rabu 30 November 2022, 21:06 WIB
MK menegaskan pendampingan saksi oleh penasihat hukum (advokat) dalam pemeriksaan perkara pidana penting. Namun, materi dimaksud tidak...
MI/HO

KPK Ajak Perguruan Tinggi Rumuskan Kebijakan Antikorupsi Lewat ACS

👤Mediaindonesia com 🕔Rabu 30 November 2022, 20:59 WIB
Sebab, pendidikan adalah kunci dalam pembangunan sumber daya manusia berkarakter dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya