Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Para Syndicate Ari Nurcahyo melihat Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) konsisten dengan komitmen awal pembentukan koalisi.
Koalisi yang terdiri dari Golkar, PAN, dan PPP itu mendapati titik temu pada keinginan untuk membangun politik gagasan, politik kebangsaan bukan politik identitas, bertujuan untuk mengawal dan mensukseskan pemerintahan Jokowi.
"Yang jelas titik temu mereka adalah ingin melanjutkan legacy (warisan) Pak Jokowi," katanya di Jakarta, hari ini.
Ari melihat KIB sebagaimana komitmen awal untuk mendukung pemerintah hingga 2024, akan mengikuti arahan Jokowi dengan lebih fokus pada program kerja pemerintahan seperti G20, menata ekonomi pasca-pandemi, dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Jadi saya pikir, bukan isu capres yang menjadi titik temu mereka, tapi mereka memang bersepakat bagaimana komitmen awal KIB bagaimana meneruskan capaian-capaian terbaik Jokowi," sambungnya.
Ari mengungkapkan perekat utama KIB adalah bukan pada sosok calon presiden. KIB dari awal memang tidak mengusung tokoh atau figur tertentu, tapi mengusung politik gagasan, politik kebangsaan, meneruskan capaian Jokowi.
"Saya melihatnya begitu. Toh, bicara figur, merek memang tidak ketemu. Dan mungkin nanti ada figur lain atau figur-figur yang ada akan didudukkan bersama," tandasnya.
Meski demikian, KIB juga patut untuk memupuk elektabilitas calon presiden yang bakal diusung. "Sambil juga menaikkan elektabilitas dari calon-calon, sebagaimana Golkar menaikkan Pak Airlangga, bagaimana PPP mencoba cara-cara kreatif untuk mendekat ke Pak Ganjar. PAN juga ke Pak Ganjar," sambungnya.
Baca juga: Guyonan Menteri Investasi Soal Capres
Ari menilai figur yang bakal diusung oleh KIB adalah sosok yang juga didukung Jokowi. "Saya pikir nanti tokoh yang akan di-endorse Pak Jokowi itu tokoh yang akan diafirmasi oleh KIB," pungkasnya.
Sebelumnya, tarik menarik masing-masing anggota KIB terkait dengan pencapresan. Partai Golkar misalnya, meyakini Ketua Umumnya Airlangga Hartarto akan menjadi capres yang diusung Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang digagas bersama PAN dan PPP. Sementara PAN tetap menghendaki ketumnya, Zulkifli Hasan (Zulhas), menjadi capres KIB.
Elektabilitas Tinggi
Sementara itu, Direktur Eksekutif Citra Institute Yusa Fachran mengatakan titik temu Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dalam memilih partai ada para sosok yang memiliki elektabilitas tinggi.
“Dari awal dibentuk sampai sekarang, problem KIB yaitu tidak ada stok Capres dari internal yang elektabilitas tinggi. Kalaupun harus mendorong Capres internal koalisi, tentu pak Airlangga Hartarto paling berpeluang, secara jumlah kursi Golkar paling besar dibandingkan PPP dan PAN,“ jelas Yusa saat berbincang hari ini (21/11).
Namun dari tiga nama Ketua Umum Parpol anggota KIB, hanya Airlangga yang dianggap paling berpeluang.
Dengan catatan, “Kalau Pak Airlangga tidak mengalami kenaikan elektabilitas secara signifikan dalam beberapa bulan kedepan, terutama dalam tahapan pencalonan dimulai. Kalau itu terjadi KIB punya skenario lain, Golkar harus realistis. Kalau mengambil sosok di luar koalisi, tentu tidak jauh dari tiga nama itu,” ungkap Yusa.
Tiga nama yang dimaksud adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan yang memiliki elektabilitas tertinggi dalam berbagai survei.
Dari tiga nama tersebut, paling sering disebut adalah Ganjar Pranowo, yang mendapat dukungan dari kader PAN dan PPP. Namun pada dasarnya tiap Parpol akan mengusung Ketum mereka.
“Maka harus diputuskan satu nama. Kelihatannya masih menimbang peta politik yang terjadi kedepan,” sebut Yusa.
Sosok Airlangga dan Partai Golkar kata Yusa, sangat realistis dan memiliki mental pejuang. “Dia masih realistis dan perlu dicatat didukung atau tidak sebagai Capres oleh KIB, ini tidak terlalu berpengaruh suara golkar ke depan. Suara golkar adalah kerja para Caleg, mereka petarung untuk menjaga suara tetap stabil,” tandas Yusa.(RO/OL-4)
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan permintaan penghentian gaji itu disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk Kementerian Keuangan.
DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menunjukkan soliditas organisasi dengan sukses menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) IX,
Ketua Umum PPP Mardiono melakukan silaturahmi ke kediaman Din Syamsuddin
Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono mengajak Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) ikut mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya memperkuat kemandirian ekonomi
Muhamad Mardiono mengatakan ada orang baik yang memfasilitasi rekonsiliasi PPP antara kubunya dengan kubu Agus Suparmanto.
Lebih lanjut Supratman menjelaskan bahwa Presiden Prabowo selalu mengatakan partai politik harus menyelesaikan masalahnya sendiri bila memiliki persoalan.
Supratman mengatakan, pemerintah menyerahkan PPP untuk mengurus organisasinya saat ini. Pemerintah menegaskan tidak mau ikut campur.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved