Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
PENELITI senior Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (Centris) Dahlan Watihellu mengatakan pembangunan infrastruktur maritim oleh Presiden Joko Widodo menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat kepulauan di Indonesia.
Salah satu kebijakan pembangunan infrastruktur maritim yang dinilai tepat adalah tol laut. Pasalnya, pembangunan infrastruktur maritim dinilai sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi, apalagi bagi masyarakat kepulauan seperti di Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT). dan daerah lainnya.
“Infrastruktur maritim ini kalau disederhanakan namanya Tol Laut ya, yang saya lihat memang sangat berpotensi sekali untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Tol Laut bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir,” kata Watihellu saat dihubungi, Sabtu (19/11).
Baca juga : Jokowi Dinilai Bangkitkan Ekonomi lewat Infrastruktur Maritim
Dikatakan Watihellu, Indonesia merupakan negara kepulauan dan bahkan sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut. Dasar itu membuat Presiden Jokowi menghadirkan program Tol Laut.
“Indonesia ini sebagian besar adalah laut ya dan pasti aktivitas itu banyak di laut. Khusus untuk Provinsi Maluku, Kepulauan Riau, NTT, dan Maluku Utara pasti membutuhkan Tol Laut, hingga perlu adanya perhatian khusus untuk itu. Saya apresiasi Presiden Jokowi yang sudah membangun Tol Laut,” ucapnya.
Watihellu juga menyinggung soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, yang sejalan dengan program Tol Laut Jokowi. Pasalnya, jika RUU Daerah Kepulauan ini disahkan menjadi UU, arah pembangunan infrastruktur akan merata ke daerah-daerah kepulauan dan tidak terfokus di darat saja.
Baca juga : Jepang Siap Bantu Penguatan Sektor Maritim di Indonesia
“Bagaimana tol laut tanpa sadar sebelum disahkan sebagai UU, saya kira tol laut itu bagian dari RUU Daerah Kepulauan, itu harus secepatnya disahkan itu. Pemerintah pusat sangat paham hal tersebut. Ini untuk pemerataan arah pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu, Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Anas Anwar Makkatutu mengagap infrastruktur maritim sebagai isu lama yang dikenal dengan istilah Tol Laut. Untuk itu, sudah sangat tepat fokus pembangunan infrastruktur di bidang laut atau maritim.
“Kalau bicara maritim itu kan isu lama, dulu kan kita kenal dengan rencananya tol laut. Jadi, kalau memang melihat kondisi negara kita, yang terdiri atas pulau-pulau maka memang seharusnya fokus dalam pembangunan infrastruktur di bidang laut,” ujarnya.
Baca juga : Perbaikan Angkutan Laut Cegah Monopoli
Namun, menurut Anas Anwar, Pemeritah agak terlambat dalam memfokuskan program tersebut. Meski begitu, Anas Anwar mendukung Pemerintah untuk terus membangun infrastruktur maritim.
"Karena kan, kita ini negara kepulauan. Kalau menurut saya harusnya dari dulu. Tetapi, okelah. Tidak ada kata terlambat. Jadi, sekarang tinggal, kita tidak butuh lagi yang namanya wacana-wacana. Kita butuh action,” ungkapnya.
“Karena kan nenek moyang kita pelaut. Dan, kalau itu digerakkan pasti akan lebih mudah lalu lintas perdagangan barang dan jasa antar daerah itu penting dalam meningkatkan ekonomi lokal. Sudah menjadi langkah tepat, tingga bagaimana actionnya,” tutupnya. (RO/OL-1)
Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana jadi contoh nyata disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.
BADAN Usaha Milik Negara (BUMN) Qatar Barzan Holdings menyebut keamanan maritim menjadi salah satu area utama bagi Qatar dan Indonesia untuk berkolaborasi.
PENGAMAT maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menanggapi pengembangan ekonomi berbasis maritim di Riau.
Dengan lebih dari 17.000 pulau, perairan yang dapat dilayari sepanjang tahun, serta kekayaan budaya dan alam yang beragam, Indonesia menawarkan pengalaman pelayaran yang tak tertandingi.
SEA Indonesia 2025 dinilai sebagai pameran kemaritiman terbesar di Tanah Air yang menjadi ajang strategis membangun kolaborasi industri maritim nasional dengan pelaku usaha global.
Mesin tempel ini juga jadi pembaruan lini produk Leisure 350 HP Yamaha di Indonesia sebelumnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan tujuan utama program Tol Laut adalah mengurangi disparitas harga barang di berbagai wilayah, khususnya di Indonesia bagian timur.
Menhub Budi Karya Sumadi optimistis program tol laut bakal berlanjut di masa pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Program tol laut merupakan salah satu program strategis yang bertujuan untuk melancarkan distribusi logistik antarwilayah, dan menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok.
Direktur Pelni pantau langsung layanan penumpang kapal kelas ekonomi
PETAHANA Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diuntungkan dengan peristiwa belakangan yang mencoreng wajah pihak lawan Ahok dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved