Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENELITI senior Center for Indonesian Domestic and Foreign Policy Studies (Centris) Dahlan Watihellu mengatakan pembangunan infrastruktur maritim oleh Presiden Joko Widodo menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat kepulauan di Indonesia.
Salah satu kebijakan pembangunan infrastruktur maritim yang dinilai tepat adalah tol laut. Pasalnya, pembangunan infrastruktur maritim dinilai sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi, apalagi bagi masyarakat kepulauan seperti di Maluku, Nusa Tenggara Timur (NTT). dan daerah lainnya.
“Infrastruktur maritim ini kalau disederhanakan namanya Tol Laut ya, yang saya lihat memang sangat berpotensi sekali untuk kepentingan ekonomi masyarakat. Tol Laut bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir,” kata Watihellu saat dihubungi, Sabtu (19/11).
Baca juga : Jokowi Dinilai Bangkitkan Ekonomi lewat Infrastruktur Maritim
Dikatakan Watihellu, Indonesia merupakan negara kepulauan dan bahkan sebagian besar wilayah Indonesia adalah laut. Dasar itu membuat Presiden Jokowi menghadirkan program Tol Laut.
“Indonesia ini sebagian besar adalah laut ya dan pasti aktivitas itu banyak di laut. Khusus untuk Provinsi Maluku, Kepulauan Riau, NTT, dan Maluku Utara pasti membutuhkan Tol Laut, hingga perlu adanya perhatian khusus untuk itu. Saya apresiasi Presiden Jokowi yang sudah membangun Tol Laut,” ucapnya.
Watihellu juga menyinggung soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan, yang sejalan dengan program Tol Laut Jokowi. Pasalnya, jika RUU Daerah Kepulauan ini disahkan menjadi UU, arah pembangunan infrastruktur akan merata ke daerah-daerah kepulauan dan tidak terfokus di darat saja.
Baca juga : Jepang Siap Bantu Penguatan Sektor Maritim di Indonesia
“Bagaimana tol laut tanpa sadar sebelum disahkan sebagai UU, saya kira tol laut itu bagian dari RUU Daerah Kepulauan, itu harus secepatnya disahkan itu. Pemerintah pusat sangat paham hal tersebut. Ini untuk pemerataan arah pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu, Akademisi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Anas Anwar Makkatutu mengagap infrastruktur maritim sebagai isu lama yang dikenal dengan istilah Tol Laut. Untuk itu, sudah sangat tepat fokus pembangunan infrastruktur di bidang laut atau maritim.
“Kalau bicara maritim itu kan isu lama, dulu kan kita kenal dengan rencananya tol laut. Jadi, kalau memang melihat kondisi negara kita, yang terdiri atas pulau-pulau maka memang seharusnya fokus dalam pembangunan infrastruktur di bidang laut,” ujarnya.
Baca juga : Perbaikan Angkutan Laut Cegah Monopoli
Namun, menurut Anas Anwar, Pemeritah agak terlambat dalam memfokuskan program tersebut. Meski begitu, Anas Anwar mendukung Pemerintah untuk terus membangun infrastruktur maritim.
"Karena kan, kita ini negara kepulauan. Kalau menurut saya harusnya dari dulu. Tetapi, okelah. Tidak ada kata terlambat. Jadi, sekarang tinggal, kita tidak butuh lagi yang namanya wacana-wacana. Kita butuh action,” ungkapnya.
“Karena kan nenek moyang kita pelaut. Dan, kalau itu digerakkan pasti akan lebih mudah lalu lintas perdagangan barang dan jasa antar daerah itu penting dalam meningkatkan ekonomi lokal. Sudah menjadi langkah tepat, tingga bagaimana actionnya,” tutupnya. (RO/OL-1)
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional tidak akan tercapai maksimal tanpa melibatkan potensi maritim secara progresif.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional, ExxonMobil menghadirkan layanan cepat Mobil Diesel.
Pendekatan pertahanan berlapis, mulai dari deteksi jauh hingga respons cepat dan pengamanan inti, muncul sebagai fondasi penting dalam memperkuat postur pertahanan maritim.
Pertamina Marine Solutions (PMSol), anak perusahaan dari Pertamina International Shipping (PIS), resmi berpartisipasi untuk pertama kalinya dalam ADIPEC 2025.
rabowo juga menyoroti pentingnya suara kolektif ASEAN untuk menegakkan prinsip hukum laut internasional.
rabowo juga menyoroti pentingnya suara kolektif ASEAN untuk menegakkan prinsip hukum laut internasional.
Layanan Tol Laut di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, dinilai belum mampu menjawab kebutuhan logistik daerah secara optimal,
Kehadiran kapal logistik Pelni terbukti mampu menekan disparitas harga bapokting, khususnya di wilayah Indonesia timur.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan tujuan utama program Tol Laut adalah mengurangi disparitas harga barang di berbagai wilayah, khususnya di Indonesia bagian timur.
Menhub Budi Karya Sumadi optimistis program tol laut bakal berlanjut di masa pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Program tol laut merupakan salah satu program strategis yang bertujuan untuk melancarkan distribusi logistik antarwilayah, dan menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved