Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
Kementerian Perhubungan didesak untuk menindaklanjuti tuduhan terjadinya praktik monopoli dalam trayek tol laut dengan melalukan perbaikan di bidang pelayaran dan perhubungan laut.
"Tidak boleh berhenti sebatas pernyataan ada yang memonopoli," ujar pengamat dari Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim saat dihubungi kemarin.
Setidaknya, imbuh Abdul, ada tiga upaya perbaikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tol laut. Pertama, yakni melaporkan dugaan monopoli di sektor perhubungan laut kepada pihak yang berwajib.
"Agar terungkap dengan terang siapa pelaku dan oknum birokrasi yang terlibat di dalamnya," tukas Abdul.
Setelah itu, pemerintah dapat menata dan menambah armada perhubungan laut yang melayani masyarakat, khususnya di provinsi kepulauan. Terakhir yakni meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di dalam pelayanan perhubungan laut.
Lebih lanjut, Abdul mengungkapkan monopoli tol laut terjadi lantaran keinginan sebuah perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang besar. "Umumnya monopoli dilakukan dengan terbitnya kesepakatan antara pemilik kapal penerima dan pengirim barang yang notabene satu perusahaan, meski berlainan nama," tukasnya.
Hal itu diungkapkan Abdul menanggapi pernyataan Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Kemenhub, Wisnu Handoko dalam diskusi di Jakarta, Jumat (1/11), yang menyebutkan telah terjadi praktik monopoli di empat trayek tol laut yakni di Namlea Kabupaten Buru (Maluku) dan Saumlaki di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Maluku).
Praktik lainnya terjadi di Dobo di Kabupaten Kepulauan Aru (Maluku), dan yang terakhir monopoli ditemukan di Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat.
Langkah Kemenhub
Secara terpisah, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Hengki Angkasawan melalui pesan tertulis, kemarin, mengatakan pihaknya akan memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) pada sistem shipping instruction dan sistem informasi muatan ruang kapal (IMRK) guna mencegah praktik monopoli order kontainer.
"IMRK tidak dapat menyeleksi kepemilikan perusahaan yang dimiliki oleh satu orang," katanya.
Kemudian Kemenhub juga akan membatasi kuota order kontainer yang berdasar pada kuota untuk pengirim barang (shipper) dan consignee. "Kami juga akan melakukan pemberian sanksi kepada forwarder yang memanfaatkan kuota untuk consignee tertentu," tuturnya.
Lebih lanjut, Kemenhub juga akan sesegera mungkin memperbaiki peraturan koperasi tenaga kerja bongkar muat (TKBM). Kemenhub, imbuh Hengki, tidak akan ragu memberikan sanksi kepada consignee yang menjual barang di atas harga pasar.
Ia menambahkan, pihaknya juga akan berkonsultasi dengan Komite Pengawasan Persaingan Usaha untuk menerawang opsi perbaikan sistem bisnis di tol laut. Hal itu dilakukan guna menghindari adanya keuntungan tidak wajar yang hanya didapatkan oleh pemodal besar.(E-3)
Kehadiran kapal logistik Pelni terbukti mampu menekan disparitas harga bapokting, khususnya di wilayah Indonesia timur.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan tujuan utama program Tol Laut adalah mengurangi disparitas harga barang di berbagai wilayah, khususnya di Indonesia bagian timur.
Menhub Budi Karya Sumadi optimistis program tol laut bakal berlanjut di masa pemerintahan baru presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Program tol laut merupakan salah satu program strategis yang bertujuan untuk melancarkan distribusi logistik antarwilayah, dan menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok.
Direktur Pelni pantau langsung layanan penumpang kapal kelas ekonomi
PT Pertamina International Shipping (PIS) menegaskan posisinya sebagai perusahaan yang dikelola secara profesional dan transparan.
PT Dok dan Perkapalan Air Kantung (PT DAK) dan PT PAL Indonesia melakukan penandatanganan Non-Disclosure Agreement (NDA).
PT Pertamina International Shipping (PIS) dan PT PAL Indonesia siap berkolaborasi untuk memajukan industri maritim nasional sekaligus mendukung rencana penguatan armada.
Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana jadi contoh nyata disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.
BADAN Usaha Milik Negara (BUMN) Qatar Barzan Holdings menyebut keamanan maritim menjadi salah satu area utama bagi Qatar dan Indonesia untuk berkolaborasi.
PENGAMAT maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC) Marcellus Hakeng Jayawibawa menanggapi pengembangan ekonomi berbasis maritim di Riau.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved