Jumat 04 November 2022, 16:40 WIB

KPU Akan Susun Aturan Kampanye Menteri Nyapres

Mediaindonesia | Politik dan Hukum
KPU Akan Susun Aturan Kampanye Menteri Nyapres

MI/Seno
Ilustrasi

 

KOMISI Pemilihan Umum (KPU) berencana membuat aturan terkait kampanye menteri dan jabatan setingkatnya yang maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan menteri yang maju sebagai calon presiden atau wakil presiden tidak perlu mundur dari jabatan.

"Pasti kami atur soal larangan menteri menyalahgunakan fasilitas, wewenang, dan memobilisasi ASN. Aturan ini mengacu pada Undang-Undang (UU) Pemilu," kata anggota KPU Idham Holik saat dikonfirmasi, hari ini.

Idham mengatakan pihaknya juga akan berkoordinasi ke pemerintah dalam merumuskan rancangan tersebut sebelum dikonsultasikan ke DPR. Aturan itu akan dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Kampanye.

"PKPU ini rencananya akan terbit 2023," ucap Idham.

Baca juga: Erick Thohir Dinilai Cawapres Favorit untuk Prabowo

Ketentuan yang menjadi acuan dalam menyusun perihal kampanye tersebut ada pada Pasal 281, 282 dan 283 Undang-Undang (UU) Pemilu. Pasal 281 pada intinya melarang pejabat eksekutif, termasuk menteri, menggunakan fasilitas jabatannya saat kampanye kecuali fasilitas pengamanan.

Kemudian Pasal 282 UU Pemilu melarang semua pejabat negara membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan ataupun merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Pasal 283 melarang pejabat negara hingga ASN berkampanye untuk salah satu kontestan pemilu.

Sebelumnya, MK mengeluarkan putusan bahwa menteri dan pejabat setingkat menteri yang dicalonkan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik sebagai calon presiden atau calon wakil presiden tidak perlu mundur. Sepanjang mereka mendapatkan persetujuan Presiden untuk cuti/non-aktif terhitung sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya tahapan pemilu presiden dan wakil presiden.(OL-4)

Baca Juga

ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Besok DPR Akan Sahkan RKUHP dalam Rapat Paripurna

👤Anggi Tondi Martaon 🕔Senin 05 Desember 2022, 14:29 WIB
Dia menyampaikan pengesahan tersebut sudah melalui kesepakatan. Hal itu diputuskan melalui rapat Badan Musyawarah (Bamus)...
ANTARA/FENY SELLY

Wapres tidak Ingin Penyederhaan Birokrasi Timbulkan Masalah Baru

👤Emir Chairullah 🕔Senin 05 Desember 2022, 14:10 WIB
Sosialisasi pemangkasan birokrasi belum komprehensif sehingga banyak ASN tidak memahami tugas jabatan...
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Terbukti Konsisten, Status JC Eliezer Akhirnya Diterbitkan

👤Irfan Julyusman 🕔Senin 05 Desember 2022, 13:53 WIB
Keterangan dari Richard Eliezer di persidangan sesuai dengan keterangan yang disampaikan kepada...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya