Headline
Ada unsur yang ingin Indonesia chaos.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) tak masalah dengan usulan Partai NasDem terkait waktu koalisi pada 10 November 2022. Asal, pekerjaan rumah tim kecil dituntaskan terlebih dahulu.
"Kami berpandangan bahwa pekerjaan rumah di tim kecil PKS, NasDem, dan Demokrat harus dituntaskan lebih dahulu," kata juru bicara (Jubir) DPP PKS Muhammad Kholid melalui keterangannya, Selasa (1/11). Menurut dia, setidaknya ada empat hal yang belum mencapai kata sepakat di antara PKS, Demokrat, dan NasDem.
Empat hal itu ialah platform perjuangan, desain pemerintahan ke depan, strategi pemenangan, dan sosok pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang akan diusung. "Tentu ini yang harus kami tuntaskan terlebih dahulu sebelum bicara timing atau waktu deklarasi," ungkap dia.
Terkait sosok paslon presiden dan wakil presiden, masing-masing partai sudah memiliki jagoan masing-masing untuk dipertimbangkan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. PKS sendiri mengaku Wakil Ketua Majelis Syuro Ahmad Heryawan (Aher).
"Seorang pemimpin yang pernah memimpin 10 tahun Jabar (Jawa Barat) sebagai gubernur," sebut dia. Sementara itu, Demokrat mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sedangkan NasDem mengusulkan Anies Baswedan.
Kholid menyampaikan PKS menghormati keputusan Demokrat dan NasDem yang mengusulkan jagoannya untuk diusung pada Pilpres 2024. Semua itu akan dibahas secara terbuka, rasional, dan objektif, "Dengan mengedepankan rasa kebersamaan, mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan parpol," ujar dia. (OL-14)
DPP Partai NasDem menerima kunjungan silaturahmi dari DPP PKS di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ketua DPW PKS DKI Jakarta Suhud Alynudin menegaskan pelantikan tersebut sekaligus menjadi langkah awal penyusunan program kerja untuk lima tahun ke depan.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
Ahmad Sahroni yang semula merupakan Wakil Ketua Komisi III menjadi anggota Komisi I. Rusdi Masse Mappasessu yang awalnya anggota Komisi IV menggantikan posisi Sahroni.
Rotasi tersebut menempatkan Ahmad Sahroni sebagai anggota Komisi I DPR RI, sementara posisi Wakil Ketua Komisi III diisi oleh kader NasDem Rusdi Masse Mappasessu.
Bukan sekadar posisi singkat di atas podium, Indonesia membutuhkan skor konsistensi, seberapa tahan sebuah daerah mempertahankan perbaikan dalam jangka panjang.
DPP Partai NasDem menerima kunjungan silaturahmi dari DPP PKS di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved