Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) tak masalah dengan usulan Partai NasDem terkait waktu koalisi pada 10 November 2022. Asal, pekerjaan rumah tim kecil dituntaskan terlebih dahulu.
"Kami berpandangan bahwa pekerjaan rumah di tim kecil PKS, NasDem, dan Demokrat harus dituntaskan lebih dahulu," kata juru bicara (Jubir) DPP PKS Muhammad Kholid melalui keterangannya, Selasa (1/11). Menurut dia, setidaknya ada empat hal yang belum mencapai kata sepakat di antara PKS, Demokrat, dan NasDem.
Empat hal itu ialah platform perjuangan, desain pemerintahan ke depan, strategi pemenangan, dan sosok pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang akan diusung. "Tentu ini yang harus kami tuntaskan terlebih dahulu sebelum bicara timing atau waktu deklarasi," ungkap dia.
Terkait sosok paslon presiden dan wakil presiden, masing-masing partai sudah memiliki jagoan masing-masing untuk dipertimbangkan diusung pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. PKS sendiri mengaku Wakil Ketua Majelis Syuro Ahmad Heryawan (Aher).
"Seorang pemimpin yang pernah memimpin 10 tahun Jabar (Jawa Barat) sebagai gubernur," sebut dia. Sementara itu, Demokrat mengusulkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sedangkan NasDem mengusulkan Anies Baswedan.
Kholid menyampaikan PKS menghormati keputusan Demokrat dan NasDem yang mengusulkan jagoannya untuk diusung pada Pilpres 2024. Semua itu akan dibahas secara terbuka, rasional, dan objektif, "Dengan mengedepankan rasa kebersamaan, mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan parpol," ujar dia. (OL-14)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Tugas negara adalah menyelenggarakan kehidupan bersama yang berkeadilan dan menyejahterakan warganya.
KEBERPIHAKAN terhadap korban dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap melibatkan perempuan harus dikedepankan.
DORONG pemanfaatan hasil TKA untuk kebutuhan evaluasi dan peningkatan kualitas pendidikan nasional, sehingga mampu melahirkan generasi penerus bangsa yang berdaya saing.
Partai Nasdem berkomitmen mendukung pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di Karawang, salah satunya melalui penyaluran program PIP.
Cak Imin mengusulkan agar gubernur dipilih oleh pemerintah pusat dan bupati dipilih oleh rakyat melalui DPRD. Menurut Rifqinizamy, usulan Cak Imin tersebut berpotensi inkonstitusional
WAKIL Ketua DPR RI Fraksi Partai NasDem Saan Mustopa mendorong Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved