Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri upacara Wisuda Prabhatar Akademi TNI dan Akademi Kepolisian (Akpol) Tahun 2022 di Magelang, Jawa Tengah, Senin (31/10).
Wisuda kali ini diikuti 1.028 Taruna terdiri dari 379 Pratar Akmil, 250 Pratar AAL, 149 Pratar AAU dan 250 Bhatar Akpol. Mereka telah berhasil menyelesaikan Program Pendidikan Dasar Integratif Kemitraan Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian dengan baik.
Sigit meminta mereka untuk terus berlatih dan jangan menyerah sebagaimana perkataan dari petinju legendaris Muhammad Ali; Saya benci setiap menit dalam berlatih, tapi saya berkata jangan menyerah, menderitalah sekarang dan nikmati sisa hidupmu sebagai juara.
"Hal tersebut sangat penting agar kelak nantinya para Taruna dapat menjadi perwira-perwira muda yang mampu berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai tantangan bangsa di masa depan," ungkap mantan Kabareskrim Polri itu.
Sigit mengungkapkan, para Taruna perlu mengetahui bahwa saat ini bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks baik dalam pada tataran global, regional, maupun nasional.
Penyelesaian berbagai tantangan tersebut kata dia merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, terutama TNI-Polri sebagai garda terdepan penjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI.
Melihat hal tersebut, maka tentunya sinergisitas dan soliditas TNI-Polri harus terus diperkokoh. Apabila sinergisitas dan soliditas TNI-Polri kokoh, maka tentunya juga dapat menjamin stabilitas
keamanan dan politik.
"Hal tersebut sejalan dengan penyampaian Presiden Joko Widodo bahwa, “Kalau dilihat Polri solid, kemudian bergandengan dengan TNI solid, saya memberikan jaminan, stabilitas keamanan kita, stabilitas politik kita pasti akan baik," tegasnya.
Dikatakan Sigit, sebagai langkah untuk memupuk soliditas dan sinergisitas TNI-Polri sejak dini, maka TNI dan Polri telah membuat nota kesepahaman untuk menyelenggarakan Pendidikan Dasar Integratif Kemitraan Taruna Akademi TNI dan Akademi Kepolisian.
Oleh sebab itu, mantan Kadiv Propam Polri itu berpesan kepada para Taruna agar terus meningkatkan soliditas dan sinergisitas yang telah terjalin selama menempuh pendidikan dasar integrasi.
Diharapkan pada tahun 2026 ketika rekan-rekan menyelesaikan pendidikan maka akan lahir sosok-sosok perwira TNI-Polri yang mampu berjuang bersama dalam rangka mempererat kebhinekaan guna mewujudkan Indonesia Maju.
Sigit memahami menempuh pendidikan sebagai seorang Taruna bukanlah perjalanan yang mudah. Dibutuhkan semangat dan pengorbanan dalam menempuh pendidikan sehingga dapat menjadi perwira tangguh dan memiliki resiliensi yang tinggi untuk bertahan menghadapi segala tantangan.
"Oleh karena itu, saya berpesan kepada para Taruna sekalian agar terus mengasah tiga kompetensi, meliputi kompetensi teknis, leadership dan etika, serta latihlah diri untuk menerapkan Servant Leadership yaitu pemimpin teladan yang menempatkan anggota maupun masyarakat sebagai prioritas utama. Selain itu, jangan lupa juga untuk terus membiasakan berbuat baik dalam keseharian, sehingga nantinya para Taruna memiliki sifat pribadi yang unggul," ungkapnya. (OL-12)
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo takziah ke kediaman mendiang Meriyati Hoegeng atau Eyang Meri Hoegeng Imam Santoso, istri dari mantan Kapolri ke-5 Jenderal Polisi Hoegeng.
Substansi utama pernyataan Kapolri adalah menjaga desain ketatanegaraan yang telah diatur undang-undang.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Gallup 2025 memberi skor 89 (Law and Order Index), peringkat 19 bagi Indonesia dari 144 negara.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi melemahkan efektivitas kerja kepolisian karena memperpanjang rantai birokrasi dan membuka ruang intervensi.
Ia menyoroti langkah Presiden yang telah membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri sebagai upaya yang seharusnya dihormati oleh parlemen.
Penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara tegas menyatakan bahwa Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai alat negara di bidang keamanan.
Lembaga think tank Rumah Politik Indonesia (RPI) mengungkapkan optimismenya terhadap transformasi besar yang akan dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved