Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
PARTAI Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan pendapat terkait calon pendamping Anies Baswedan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. PKS lebih sepakat calon wakil presiden (cawapres) berasal dari internal koalisi, bukan tokoh di luar partai politik (parpol).
"Internal koalisi harus diprioritaskan," kata juru bicara (jubir) PKS Muhammad Kholid saat dihubungi, Kamis (27/10). Meski memprioritaskan tokoh dari internal koalisi, Kholid menyampaikan potensi mengusung tokoh nonparpol tidak ditutup rapat-rapat. Potensi tersebut tetap ada.
Kholid menyampaikan pandangan tersebut berbeda dengan Partai NasDem. Partai besutan Surya Paloh itu menilai tokoh berlatar belakang nonparpol lebih baik menjadi pendamping Anies. "NasDem menginginkan kriteria cawapres di luar internal koalisi atau nonpartai. Kami punya pandangan yang berbeda," ujar dia.
Setidaknya ada beberapa tokoh partai yang diusulkan PKS dan Demokrat menjadi pendamping Anies. PKS sendiri menawarkan Ahmad Heryawan (Aher). Sedangkan Demokrat menawarkan Ketua Umum (Ketum) mereka Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendamping Anies. Bahkan, AHY sudah bertemu Anies di sela pertemuan tim kecil NasDem, Demokrat, dan PKS pada Selasa (25/10). (OL-14)
DPP Partai NasDem menerima kunjungan silaturahmi dari DPP PKS di NasDem Tower, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ketua DPW PKS DKI Jakarta Suhud Alynudin menegaskan pelantikan tersebut sekaligus menjadi langkah awal penyusunan program kerja untuk lima tahun ke depan.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra membantah tudingan yang menyebutkan partai sebagai dalang dari ramainya isu ijazah palsu Jokowi
ANGGOTA Komisi VI DPR Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diisi oleh kantor-kantor Kementerian BUMN patut dipertimbangkan
Demokrat tidak dalam menolak putusan MK dan telah menyiapkan sejumlah opsi untuk kemudian dibawa ke pertemuan antar partai politik.
AKSI protes besar-besaran terkait penggerebekan imigrasi di Los Angeles menjadi ujian serius bagi kepemimpinan Gubernur California Gavin Newsom.
GUBERNUR California Gavin Newsom menuntut Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth membatalkan pengerahan Garda Nasional di Los Angeles.
Kegiatan pembinaan dari Demokrat mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk UMKM, yang terlihat dari tingginya peminat program tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved