Senin 03 Oktober 2022, 14:28 WIB

DPR: Survei dan Hitung Cepat saat Pemilu Perlu Ditertibkan

mediaindonesia.comm | Politik dan Hukum
DPR: Survei dan Hitung Cepat saat Pemilu Perlu Ditertibkan

Ist/DPR
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus.

 

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang keberadaan survei, jajak pendapat dan quick count atau penghitungan cepat dari berbagai lembaga survei yang kerap menjadi persoalan tersendiri di tengah-tengah masyarakat, menjelang dan saat Pemilihan Umum (Pemilu).

Menurut Guspardi, jajak pendapat memang merupakan sebuah keniscayaan, namun sayangnya terkesan survei ini menjadi persoalan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, 

"Terkesan bahwa survei-survei ini menjadi sesuatu problematika bagi KPU. Jadi, saya duduk di beberapa warung ketika dilakukan jejak pendapat dan real count, disana terkesan seolah-olah KPU hanya sekedar alat legitimasi bagi real count, ini kan sesuatu yang salah. Padahal yang benar itu adalah real count KPU, bukan yang diperoleh dari lembaga survei dan pihak lainnya,” ujar Guspardi Gaus dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI, dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/10).

Politikus Fraksi PAN ini berharap KPU bisa menjawab semua persoalan itu. Ia berharap KPU bisa menjaga integritas, dengan tidak terpengaruh terhadap berbagai hal tersebut. Oleh karenanya menurut Gaus, perlu ada inovasi, perlu ada langkah-langkah, perlu ada terobosan yang dilakukan KPU. 

Baca juga: KPU: Baru 13 Parpol yang Telah Perbaiki Verifikasi Administrasi

Pasalnya, sejak beberapa kali Indonesia melakukan pemilihan langsung, dan partisipasi dari lembaga survei diberikan ruang untuk melakukan itu, tapi masyarakat sudah mengabaikan hasil hitungan KPU yang sebenarnya itu yang menjadi dasar penetapan hasil pemilihan. Bukan dari real count lembaga atau pihak lain.

“Apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh KPU terhadap persoalan itu. Jangan sampai KPU malah menjadi alat legitimasi quick count oleh lembaha survei atau pihak lain. Ini penting, supaya pelaksanaan pemilu itu berintegritas, jujur, adil dan lain sebagainya,” ujar Guspardi.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi II DPR RI, lainnya, Mohamad Muraz misalnya. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini berharap masalah survei dan quick count ini perlu diatur lebih tertib.

Pasalnya, tidak dapat dipungkiri bahwa quick count yang dilakukan oleh lembaga survei dan pihak swasta lainnya ini memang memberi dampak di masyarakat, seperti polarisasi, fitnah-fitnah di masyarakat. Sehingga satu sama lain saling bermusuhan karena quick count ini, apalagi dalam ajang pilpres.

Oleh karenanya Ia menilai perlu diatur lebih tertib dan lebih baik. (RO/OL-09)

Baca Juga

MI/Moh Irfan

Bawaslu Siapkan Sanksi Lembaga Survei Tak Laporkan Sumber Dana

👤Yakub Pryatama Wijayaatmaja 🕔Minggu 27 November 2022, 22:46 WIB
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyatakan pihaknya akan memproses lembaga survei yang tidak melaporkan sumber dana secara...
dok.ist

Pasca Deklarasi Anies, Elektabilitas Ganjar Bertahan di Puncak

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 November 2022, 19:25 WIB
ELEKTABILITAS Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo bertahan di posisi puncak, paska deklarasi Anies Baswedan oleh Partai NasDem...
Ist

Peneliti LSI: Mesin Partai On Fire, Golkar Bakal Menang Pemilu di Jabar

👤mediaindonesia.com 🕔Minggu 27 November 2022, 14:46 WIB
Ormas yang didirikan Partai Golkar yang saat ini masif bergerak di Provinsi Jawa Barat berpotensi akan memenangkan Partai Golkar di Pemilu...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya