Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
LEMBAGA survei Indikator Politik Indonesia mencatat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkat ke angka 67%. Sebelumnya, tingkat kepuasan terhadap Jokowi adalah sebesar 62,6% pascakenaikan harga BBM, awal September lalu.
Pakar Komunikasi Publik dari Universitas Nasional Lely Arrianie mengatakan, dengan meningkatnya kepuasannya publik, dapat diartikan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi pascapenyesuaian harga BBM sudah tepat di mata masyarakat.
“Sesuatu yang alami dan wajar beberapa tahun ini kan survei kepuasan itu naik turun terutama sehubungan dengan adanya pandemi dan kenaikan harga BBM. Nah, ketika misalnya komunikasi publik dianggap tidak memenuhi harapan publik, maka surveinya turun, sebaliknya juga demikian,” ujar Lely, Senin (3/10).
Diketahui, alasan masyarakat yang merasa sangat puas atau cukup puas dengan kinerja pemerintah Presiden Jokowi paling dominan adalah memberi bantuan kepada rakyat kecil sebesar 38,9% lalu disusul pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan 19,4%.
Pemberian BLT BBM, lanjut Lely, sebagai kebijakan yang diambil pemerintah pasca penyesuaian harga BBM ternyata cukup diapresiasi oleh masyarakat.
“Meningkatnya setelah kebijakan (BBM Naik) dikeluarkan lalu kemudian diambil kebijakan lain (Pembagian BLT). Saya kira Pak Jokowi dianggap bisa mengambil langkah untuk mengantisipasi seandainya kebijakan itu tidak bisa diterima oleh masyarakat dan ternyata diapresiasikan,” kata Lely.
Lebih lanjut, Lely mengatakan dengan hasil survei tersebut, pemerintah dinilai berhasil mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan harapan masyarakat.
“Masyarakat itu kan menilai apapun kebijakan yang harus dilakukan pemerintah. Pemerintah itu harus memikirkan jalan keluar apa yang dia lakukan untuk menyikapi seandainya terjadi gejolak terjadi pendapat publik yang berbeda dari apa kebijakan yang dilahirkan itu,” ungkapnya.
“Artinya masyarakat menilai untuk menutupi pro kontra terhadap kebijakan kenaikan BBM dan seterusnya itu pemerintah sudah mengambil langkah yang tepat,” tukas Lely.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Burhanuddin Muhtadi memaparkan alasan puas dari para responden terhadap kinerja Jokowi. Burhanudin mengatakan mayoritas responden yang mengaku puas didasari alasan program bantuan pemerintah.
"Memberi bantuan ke rakyat kecil itu isu yang sekarang menjadi signature-nya pemerintah ya, biasanya infrastruktur. Tapi, di kondisi sekarang, memberikan bantuan kepada rakyat kecil itu menjadi salah satu yang membuat 67% yang tadi merasa puas, mengatakan inilah yang membuat mereka puas. Kedua, ada infrastruktur, dan seterusnya," kata Burhanudin dalam pemaparannya secara daring, Minggu (2/10/2022).
Survei ini dilakukan pada 13-20 September 2022. Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini melibatkan sampel sebanyak 1.220 orang berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Berikut alasan teratas responden yang merasa puas dengan kinerjaJokowi:
- Memberi bantuan kepada rakyat kecil 38,9%
- Membangun infrastruktur jalan, jembatan 19,4%
- Orangnya merakyat 6,5%
- Kinerjanya sudah bagus 6,0%
- Orangnya baik 4,7%
Sementara, ini alasan teratas responden merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi:
- Harga-harga kebutuhan pokok meningkat 35,2%
- Bantuan tidak merata 17,4%
- Kemiskinan tidak berkurang 6,6%
- Kurang berpihak kepada rakyat kecil 5,4%
Kinerjanya buruk 4,5%. (RO/OL-1)
Data survei juga mengungkap fakta menarik bahwa penolakan ini tidak terkonsentrasi pada satu kelompok demografi atau politik tertentu
Peneliti Core Indonesia, Eliza Mardian, menyarankan agar pemerintah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) demi melindungi konsumen akhir.
Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) per Juli 2025 menunjukkan bahwa pertumbuhan tabungan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta hanya mencapai 4,76% (yoy).
Hasil survei nasional ungkap tantangan dan rumuskan arah kebijakan baru.
Usaha keluarga merupakan fondasi ekonomi Asia, dengan 85% perusahaan di kawasan Asia Pasifik dimiliki oleh keluarga, bersama UKM yang mencakup 97% bisnis di kawasan.
Berdasarkan survei, mayoritas masyarakat puas dengan kinerja Polri dan berharap dapat menjadi simbol supremasi sipil.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau langsung penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) hari terakhir yang dilaksanakan di Kantor Pos Cikini, Jakarta Pusat.
Pemerintah menyalurkan BLT Kesra tersebut sekaligus untuk tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2025.
Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah-daerah terdampak bencana Sumatra.
Pos Indonesia menunjukkan perannya sebagai perpanjangan tangan negara melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLTS) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) di Kota Padang.
Bantuan langsung tunai (BLT) untuk para korban bencana Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di tengah tekanan ekonomi yang masih membayangi sebagian warga, Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) menjadi penyangga penting.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved