Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PERLUDEM menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI harus melakukan verifikasi terhadap pencatutan identitas di Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).
Diketahui, KPU menyebut bahwa yang harus memperbaiki pencatutan identitas dalam Sipol ialah partai politik (parpol). Hal itu dikarenakan banyaknya nama atau data warga sipil yang dicatut dalam Sipol.
Baca juga: 1.290 Nama Dicatut Sipol, KPU: Tugas Parpol yang Perbaiki
Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menekankan bahwa sejumlah nama yang dicatut ke dalam Sipol perlu diidentifikasi oleh KPU.
"Apakah benar anggota partai, atau tahu namanya terdaftar sebagai anggota partai. Jika itu memang dilakukan tanpa hak, maka perlu dihapus," jelas Fadli saat dihubungi, Selasa (27/9).
Lebih lanjut, pihaknya menilai KPU yang harus memverifikasi dan menindak. Dalam hal ini, jika ada WNI yang namanya dicatut parpol ke dalam Sipol, tanpa sepengetahuan pemilik identitas.
Baca juga: KSP: Pernyataan Presiden Soal Lukas Enembe Refleksi Kekecewaan
"Kalau parpolnya enggak mau menurunkan bagaimana? Administrator tertinggi dari Sipol itu kan KPU. Dampaknya serius bagi warga negara yang namanya dicatut," imbuhnya.
Sebelumnya, ada 1.290 aduan masyarakat yang masuk ke Bawaslu RI terkait pencantuma nama mereka di Sipol KPU.(OL-11)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved