Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Waskita Beton Precast Tbk menyatakan siap kooperatif dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memberikan keterangan terkait kasus korupsi yang menyeret mantan Direktur Utama Waskita Beton Precast Jarot Subana (JS).
Selain JS, Kejagung juga menetapkan mantan General Manager Waskita Beton Precast Kristiadi Juli Hardianto (KJH) dan Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal Hasnaeni atau akrab disapa 'Wanita Emas', sebagai tersangka korupsi penyelewengan dana perusahaan pelat merah itu pada 2016-2020.
"Perusahaan berkomitmen untuk selalu kooperatif kepada Kejagung dalam memberikan keterangan, data, maupun informasi yang dibutuhkan," ujar Corporate Secretary Waskita Beton Precast Fandy Dewanto dalam keterangannya, Jumat (23/9).
Baca juga: Kejagung Tetapkan 'Wanita Emas' Tersangka Kasus Korupsi Anak Usaha Waskita
Lebih lanjut, dia mengungkapkan bahwa tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung atas nama KJH, sudah tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan atau nonaktif sejak Mei 2021.
"Perusahaan menghormati proses hukum yang berjalan dan memberikan dukungan penuh bagi Kejagung, demi terselesaikannya perkara ini," imbuhnya.
Waskita Beton juga akan melakukan langkah perbaikan tata kelola dan pengendalian internal. Sehingga, perusahaan dapat terus meningkatkan kualitas implementasi good corporate governance (GCG).
Baca juga: Kejagung Periksa Lima Saksi Korupsi di PT Waskita Beton Precast Tbk
Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Supardi menyebut kerugian keuangan negara dalam kasus dugaan korupsi pada Waskita Beton Precast, anak perusahaan BUMN Waskita Karya, bisa bertambah.
Oleh karena itu, nilai Rp2,5 triliun yang diumumkan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin beberapa bulan lalu sebagai kerugian negara, masih bersifat sementara.
Kerugian negara itu disebabkan penyimpangan sejumlah proyek, yakni pembangunan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar (KLBM), pekerjaan produksi tetrapod dari PT Semutama, hingga pengadaan batu split dengan penyedia PT Misi Mulia Metrical.(OL-11)
KPK periksa Kartika Sari sebagai saksi kasus dugaan suap ijon proyek Bekasi, yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara dan pihak swasta.
KPK mendalami dugaan aliran uang yang terafiliasi Bupati nonaktif Pati Sudewo melalui koperasi. Sejumlah saksi telah diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
Penangkapan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengaturan eksekusi putusan sengketa lahan.
Menurut Budi, penggeledahan juga terjadi di Kantor Pusat Bea dan Cukai. Total uang yang diambil penyidik masih dihitung.
Setelah diproduksi, minyak mentah bagianĀ milik negara harus diserahkan kepada Pertamina.
Penetapan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Samosir sebagai dilakukan secara prematur dan tidak sesuai prosedur hukum.
Mantan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) itu menilai penyidik kepolisian telah bekerja profesional dalam menangani kasus yang sempat menimbulkan perdebatan.
Penyebab belum ditetapkannya tersangka lantaran KPK belum yakin dengan hasil penyelidikan dan bukti yang dikumpulkan
KPK bakal melanjutkan proses hukum untuk Alwin. Dia sejatinya sudah dipanggil penyidik kemarin, namun, mangkir bersama dengan istrinya Hevearita.
Di sidang praperadilan Hasto Kristoyanto, pakar hukum pidana, Jamin Ginting menilai pimpinan KPK tak lagi berwenang menetapkan seseorang sebagai tersangka karena bukan penyidik.
KPK mengungkap adanya Rp400 juta uang untuk menyuap Wahyu Setiawan dari Hasto. Duit itu diserahkan melalui staf Hasto, Kusnadi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved