Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyampaikan perlu gerak bersama untuk bangkit dari berbagai dampak krisis global. Pun butuh keteladanan dari para pejabat publik dan tokoh masyarakat, dengan selalu meningkatkan integritas dan mengedepankan nilai-nilai persatuan bangsa dalam membangun negeri.
"Negeri ini sangat membutuhkan banyak energi untuk bangkit bersama dari dampak krisis global, salah satunya adalah keteladanan dari para pejabat publik dan tokoh masyarakat yang seharusnya menjunjung nilai-nilai integritas dalam membangun bangsa ini," kata Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/9).
Operasi tangkap tangan sejumlah aparatur negara di Mahkamah Agung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (22/9), penembakan yang melibatkan sejumlah petugas kepolisian, ujar Lestari, memperlihatkan kepada masyarakat ada sejumlah aparatur negara dan pejabat publik tidak peka terhadap ancaman krisis yang dihadapi negeri ini.
Legislator yang karib disapa Rerie ini menegaskan masyarakat butuh dorongan semangat yang tinggi lewat keteladanan para pejabat publik dalam menjalankan tugas kesehariannya.
Baca juga: Rerie Minta Kawal Peradilan Kasus Kekerasan Seksual Sampai Akhir
Nilai-nilai integritas, persatuan dan kesatuan serta gotong-royong harus terus dibangun dan dimasyarakatkan secara konsisten oleh para tokoh masyarakat dan pejabat publik. Hal ini ditujukan agar masyarakat dapat ikut mengakselerasi berbagai upaya negeri untuk bangkit dari dampak krisis.
"Tanpa keteladanan para pejabat publik dan tokoh masyarakat dalam menerapkan nilai-nilai integritas yang tinggi, khawatir masyarakat kehilangan semangat untuk bangkit dari keterpurukan dan bahkan dikhawatirkan cendrung apatis menyikapi kondisi saat ini," ungkap anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah ini.
Karenanya, Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mengajak para pejabat publik dan tokoh masyarakat untuk aktif dan konsisten membangun nilai-nilai intergritas, persatuan dan gotong-royong dalam keseharian, agar upaya negeri ini untuk bangkit dari hantaman berbagai dampak krisis mendapat dukungan dari setiap anak bangsa.
"Hanya dengan gerak dan dorongan semangat yang sama antara pemangku kepentingan dan masyarakat dalam membangun negeri, bangsa ini mampu menjawab berbagai tantangan yang datang saat ini hingga masa depan," pungkasnya.(RO/OL-5)
Sementara, pada periode yang sama, bantuan pembangunan resmi (ODA) berjumlah US$223,7 miliar atau kurang dari 10% belanja global militer.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan agar MIKTA sebagai negara middle power untuk mendesak dilakukannya gencatan senjata permanen antara militer Israel dengan kelompok Hamas di Gaza,
"Ini tugasnya IPB. Urusan pangan ini serahkan ke IPB. Insyaalah rampung. Saya tunggu," kata Presiden.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan I 2023 tumbuh sebesar 5,03%, melampaui sebagian besar perkiraan analis pasar
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, yang telah mendorong reformasi lembaga keuangan internasional, mengecam sistem keuangan global yang sudah ketinggalan zaman.
SORE menjelang magrib, tak terlihat anak-anak berlari gembira bermain sepak bola di desa pesisir itu. Wajah para orangtua pun murung bersamaan dengan matahari tenggelam.
Lili Romli menilai kesalahan yang dilakukan Gus Miftah harus jadi pembelajaran Presiden RI Prabowo Subianto dalam memilih pejabat setingkat menteri.
PARTAI politik sebagai institusi demokrasi mesti bertanggung jawab atas menurunnya tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Partai harus melakukan evaluasi,
BANYAKNYA kasus pelanggaran kode etik dibutuhkan suara rakyat sebagai kritik yang keras agar pejabat publik lainnya tetap pada jalur yang sesuai dengan regulasi, kode etik, dan moral.
FILSUF sekaligus rohaniwan Prof Franz Magnis Suseno menilai terdapat 2 sebab mulai lunturnya keteladanan pejabat publik saat ini dalam kasus Anwar Usman, Firli Bahuri, hingga Hasyim Asy'ari.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan keprihatinan mereka terhadap fakta bahwa lebih dari 14.000 pejabat belum menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN),
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan, pelantikan ini merupakan implementasi dari SK BP Batam Nomor 95 Tahun 2022.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved