Pemotongan Tunjangan Anggota DPR dan Menteri Lebih Efektif di Tengah Krisis Global

DOSEN kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Herdiansyah menilai rencana pemotongan gaji anggota DPR dan menteri kabinet merupakan langkah antisipatif yang perlu dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan negara di tengah krisis global.

Menurut Trubus, kebijakan tersebut sebaiknya diterapkan secara menyeluruh, tidak hanya pada pejabat pusat. 

“Pemotongan sebaiknya tidak hanya menyasar pejabat pusat, tetapi juga mencakup direksi BUMN serta pejabat di daerah. Jadi, kebijakan ini harus berlaku menyeluruh,” ujarnya kepada Media Indonesia, Selasa (18/3).

Baca juga : Selain Pembatalan Tunjangan, DPR Harus Perbaiki Saluran Komunikasi

Ia juga mendorong cara lain yang juga bisa dilakukan untuk mengefektifkan penghematan APBN melalui efisiensi struktural dengan melakukan perampingan formasi berbagai kementerian dan lembaga. 

“Saat ini jumlah kementerian cukup banyak, sehingga efisiensi bisa dilakukan dengan merampingkan organisasi. Ini bisa bersifat sementara dan dikembalikan saat kondisi normal,” katanya.

Selain itu, Trubus menilai pemerintah perlu menunda program-program yang belum prioritas dan fokus pada program yang berdampak langsung. 

Baca juga : Soal Gaji DPR, Fitra Dorong Perubahan Skema Tunjangan Anggota

“Program yang belum mendesak sebaiknya ditangguhkan. Pemerintah harus fokus pada yang benar-benar prioritas dan berdampak signifikan terhadap APBN,” ucapnya.

Terkait skema pemotongan, ia menekankan bahwa pemangkasan tunjangan jauh lebih efektif untuk penghematan dibandingkan gaji pokok. 

“Gaji pejabat relatif kecil jika dibandingkan dengan total APBN. Bahkan jika dipotong 50%, dampaknya tidak terlalu signifikan. Justru tunjangan yang nilainya besar dan perlu dipangkas,” jelasnya.

Ia menambahkan, besaran tunjangan yang tinggi tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga di daerah. 

“Komponen tunjangan jauh lebih besar, baik di DPR, kabinet, maupun kepala daerah. Jadi, fokus pemotongan seharusnya di situ,” lanjutnya.

Di sisi lain, Trubus juga menyoroti rencana pemerintah yang akan membatasi subsidi BBM. Menurutnya, penting untuk mereformasi subsidi BBM agar lebih tepat sasaran yang bisa dilakukan berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. 

“Subsidi sebaiknya hanya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, terutama kelompok miskin dan pelaku usaha kecil seperti driver ojek online,” ujarnya.

Untuk skema pemotongan, Trubus mengusulkan pendekatan progresif agar lebih berdampak. Menurutnya, jika semakin tinggi jabatan dan penghasilan maka pemotongannya juga lebih besar. 

“Ini lebih efektif dibandingkan pemotongan merata,” tuturnya. (H-4)