Selain Pembatalan Tunjangan, DPR Harus Perbaiki Saluran Komunikasi

PENGAMAT politik dari Citra Institut, Efriza, menilai tuntutan publik agar DPR membatalkan fasilitas tunjangan perumahan anggota dewan merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Menurutnya, protes masyarakat tidak akan mereda hanya dengan pernyataan fraksi atau permintaan maaf dari pimpinan DPR.

Akan tetapi, meski pembatalan tunjangan bisa memuaskan hati masyarakat, DPR tidak boleh mengakali dengan membuat pagu anggaran baru. Ia meminta DPR transparan dalam menyusun kebutuhan anggaran, baik untuk personal maupun kerja politik.

Ia pun menyoroti perihal kemarahan publik tak hanya terkait soal tunjangan rumah dinas. Kekecewaan justru muncul karena kinerja DPR dinilai buruk, terutama dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. Aspirasi publik sering kali diabaikan, sehingga saluran komunikasi antara masyarakat dengan wakilnya di parlemen menjadi tersumbat.

Baca juga : Soal Gaji DPR, Fitra Dorong Perubahan Skema Tunjangan Anggota

"Jadi, tersumbatnya salurah-saluran komunikasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi disebabkan anggota-anggota dewan sangat tergantung dari arahan pimpinan partai-partai politiknya," ucap Efriza saat dihubungi, Minggu (31/8). 

Kondisi ini, menurut Efriza, semakin diperparah karena tidak adanya oposisi di parlemen. Akibatnya, pengawasan terhadap pemerintah menjadi lemah dan masyarakat hanya bisa meluapkan kekecewaannya melalui demonstrasi. Ia menilai DPR seharusnya hadir dengan dinamika politik yang sehat, perdebatan yang terbuka, serta pengawasan yang kuat. Bukan malah memperlihatkan citra buruk lewat aksi-aksi yang menjauh dari kepentingan publik.

Terkait fasilitas, Efriza menilai beberapa tunjangan memang wajar diberikan, tetapi tunjangan rumah dinas sudah seharusnya tak boleh diberikan. Ia pun menyebut yang perlu diatur adalah angka riil take home pay agar tidak mencapai nilai fantastis hingga ratusan juta rupiah. Ketimpangan itu dianggap semakin menyakitkan karena terjadi di tengah kesulitan ekonomi masyarakat dan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

"Tidak pantas saja, jarak antara nilai pendapatan dari take home pay para anggota dewan dengan yang didapatkan dari publik begitu menganga," tutur Efriza. 

Sebagai jalan keluar, ia mendorong adanya reformasi gaji nasional untuk menutup kesenjangan sosial dan ekonomi antara rakyat dan elite politik. Tanpa itu, menurutnya, persoalan serupa akan terus berulang.(M-2)