Wakil Ketua DPR Bantah Gaji Anggota Naik: hanya Ada Kompensasi Rumah Dinas

WAKIL Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan isu kenaikan gaji anggota DPR RI hingga Rp100 juta per bulan tidak benar. Menurutnya, gaji pokok anggota dewan sudah hampir 15 tahun tidak mengalami kenaikan.

Pernyataan Adies sekaligus meluruskan terkait narasi kenaikan gaji anggota DPR RI yang ramai diperbincangkan di ruang publik. 

"Saya kira perlu diluruskan terkait narasi kenaikan gaji anggota DPR RI yang ramai diperbincangkan di ruang publik. Perlu kami pertegas, sudah hampir 15 tahun gaji anggota DPR RI sama sekali tidak ada kenaikan," kat Adies di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (19/8).

Baca juga : Wakil Ketua DPR Luruskan soal Anggota Joget saat Sidang Tahunan

Adies menjelaskan, angka Rp100 juta yang beredar di publik merupakan gabungan dari gaji pokok, tunjangan, dan tambahan kompensasi rumah dinas. Kompensasi itu muncul setelah rumah dinas DPR dialihfungsikan oleh negara untuk keperluan lain.

"Uang Rp50 juta itu ditujukan bagi keperluan anggota DPR RI untuk mencari tempat atau hunian baru. Yang jelas uang Rp50 juta itu bukan gaji, tapi sebagai pengganti bagi anggota DPR RI untuk mencari hunian baru," jelasnya.

Lebih lanjut, Adies memaparkan bahwa gaji pokok anggota DPR hanya sekitar Rp5 juta, sedangkan take home pay rata-rata mencapai Rp60 juta setelah digabungkan dengan berbagai tunjangan. Jumlah tersebut, menurutnya, bahkan lebih kecil dibandingkan anggota DPRD provinsi di Jawa yang pendapatan asli daerahnya tinggi, karena mereka bisa memperoleh lebih dari Rp70 juta per bulan.

"Bicara beban tugas, jelas kami semua mempunyai tugas yang berat dan kompleks. Tapi, bukan itu persoalannya karena sejak awal kami niatnya mengabdi untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Kami berterima kasih atas berbagai kritikan dan masukan dari publik termasuk soal isu gaji ini. Tapi, kami perlu luruskan bahwa isu itu tidaklah benar," tegasnya. (Ant/P-4)