Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERNYATAAN Presiden ke-VI RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang pemilu 2024 tidak jujur dan tidak adil dinilai tendensius terhadap pemerintahan saat ini serta meragukan independensi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Demikian disampaikan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, Kamis (22/9).
"Semakin menunjukkan bahwa bukanlah seorang negarawan walaupun pernah menjadi Presiden selama dua periode dan sampai saat ini masih menikmati fasilitas dari negara," ujar Fernando.
Sebelumnya, SBY mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. Oleh karenanya, SBY mengatakan dirinya harus turun gunung.
SBY menyebut bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Fernando menambahkan, ungkapan SBY tersebut yang disampaikan dihadapan para kader Partai Demokrat merupakan pernyataan yang provokatif dan dapat menimbulkan ketidakpercayaan peserta pemilu terhadap pemerintah dan penyelenggara pemilu.
"Jangan-jangan SBY ingin menekan pemerintah agar hasil Kasasi Kongres Luar Biasa di Sibolangit tidak berpihak pada Moeldoko. Apakah SBY lupa, kalau para hakim agung memutuskan perkara dilakukan independen tanpa bisa dipengaruhi oleh pihak manapun termasuk oleh pemerintah," tandasnya.
Alasan lainnya, sambung Fernando, SBY menyadari elektibilitas putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang rendah sehingga tidak dilirik oleh partai politik lainnya untuk diusung pada Pilpres 2024
"Sehingga perlu mencari "kambing hitam" atas kembali gagalnya AHY ikut pilpres seperti tahun 2019 yang lalu. Sudah saatnya SBY untuk menikmati hari tuanya tanpa membuat komentar yang dapat membuat gaduh dengan menikmati fasilitas yang masih diberikan negara," pungkasnya. (OL-8)
PKS memberikan surat keputusan rekomendasi dukungan untuk pasangan Anwar Hafid dan Reny A Lamadjido maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah 2024, Kamis (4/7) malam.
PARTAI Demokrat resmi mengusung M Nasir-M Wardan sebagai calon gubernur (cagub) dan calon gubernur (cawagub) Pilkada Riau 2024.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Anwar Hafid dan Renny Amiwati Lamajido sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Sulawesi Tengah 2024.
Ketua Umum DPP Demokrat AHY menilai keduanya juga punya rekam jejak di pemerintahan, masing-masing Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan dan Surya sebagai Bupati Asahan.
PARTAI Demokrat resmi mengusung Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024.
Anggota Fraksi Partai Demokrat-PAN, Achmad Nawawi, mendorong agar pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta segera dilangsungkan.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini terpilih untuk memimpin tiga mesin relawan Aamin, yaitu Baleamin, Pro Amin dan Maktab.
Keputusan MK yang membuat Gibran bisa maju sebagai cawapres telah menodai semangat dan cita-cita reformasi 1998
Kabupaten Cianjur merupakan daerah kedua di Jawa Barat setelah Bekasi yang sudah membentuk Kami Gibran.
Tidak ada komitmen dari para calon presiden untuk membatalkan Undang Undang Cipta Kerja.
Bawaslu memperluas pemeriksaan terhadap 14 anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Garut karena dugaan tidak netral dalam pemilu 2024.
Acara itu juga merupakan ajang silaturahmi, kajian dan konsolidasi, yang bakal dihadiri sekitar 200 ulama dan tokoh masyarakat Jawa Barat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved