Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan segera purna jabatan kurang dari satu bulan. Pada 16 Oktober mendatang, Anies beserta wakilnya, Ahmad Riza Patria tidak lagi menjabat sebagai orang nomor 1 dan 2 di Ibukota.
Purna jabatan Anies nampaknya jadi angin segar bagi beberapa partai politik di Indonesia, khususnya yang telah mendeklarasikan untuk mengusung Mantan Mendikbud era kabinet Jokowi pada 2014 itu menjadi Presiden 2024.
Kendati demikian, Anies menegaskan bahwa kewenangan pada proses demokrasi Pilpres bukan lagi ditangan seseorang, melainkan ada di tangan Partai Politik. "Jadi biarkan partai politik berproses, biarkan partai politik melakukan pembentukan koalisi," ujarnya usai menghadiri acara diskusi yang diadakan oleh Yayasan Jenggala Center, Sabtu (17/9),
Hingga kini Anies masih fokus menyelesaikan sisa masa jabatannya sebagai Gubernur dan belum menentukan arah politiknya ke depan. "Sesudah itu nanti kita lihat apakah kemudian saya akan berada di wilayah politik atau wilayah lain, kita lihat besok," ujarnya.
Ia pun enggan menjelaskan terkait partai mana saja yang telah mendekatinya. Namun, jika ada partai yang mengusung pihaknya akan siap-siap. "Kan saya bilang, kalau ada yg mengusung, kita lihat," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara diskusi yang diadakan oleh Yayasan Jenggala Center.
Adapun Jenggala Center Foundation atau Yayasan Jenggala Center merupakan yayasan yang pernah menjadi tim pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Pemilu 2014.?
Anies mengatakan bahwa dalam diskusi tersebut belum membicarakan soal rencana Jenggala Center menjadi tim pemenangan Anies dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun 2024. (OL-12)
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Menurut Alfath, kebijakan peningkatan dana bantuan parpol merupakan langkah positif selama disertai dengan reformasi tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang pemisahan pemilu nasional dan lokal seperti kotak pandora.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved