Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan segera purna jabatan kurang dari satu bulan. Pada 16 Oktober mendatang, Anies beserta wakilnya, Ahmad Riza Patria tidak lagi menjabat sebagai orang nomor 1 dan 2 di Ibukota.
Purna jabatan Anies nampaknya jadi angin segar bagi beberapa partai politik di Indonesia, khususnya yang telah mendeklarasikan untuk mengusung Mantan Mendikbud era kabinet Jokowi pada 2014 itu menjadi Presiden 2024.
Kendati demikian, Anies menegaskan bahwa kewenangan pada proses demokrasi Pilpres bukan lagi ditangan seseorang, melainkan ada di tangan Partai Politik. "Jadi biarkan partai politik berproses, biarkan partai politik melakukan pembentukan koalisi," ujarnya usai menghadiri acara diskusi yang diadakan oleh Yayasan Jenggala Center, Sabtu (17/9),
Hingga kini Anies masih fokus menyelesaikan sisa masa jabatannya sebagai Gubernur dan belum menentukan arah politiknya ke depan. "Sesudah itu nanti kita lihat apakah kemudian saya akan berada di wilayah politik atau wilayah lain, kita lihat besok," ujarnya.
Ia pun enggan menjelaskan terkait partai mana saja yang telah mendekatinya. Namun, jika ada partai yang mengusung pihaknya akan siap-siap. "Kan saya bilang, kalau ada yg mengusung, kita lihat," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara diskusi yang diadakan oleh Yayasan Jenggala Center.
Adapun Jenggala Center Foundation atau Yayasan Jenggala Center merupakan yayasan yang pernah menjadi tim pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla pada Pemilu 2014.?
Anies mengatakan bahwa dalam diskusi tersebut belum membicarakan soal rencana Jenggala Center menjadi tim pemenangan Anies dalam pemilihan presiden (pilpres) tahun 2024. (OL-12)
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved