Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berupaya memerangi mafia tanah dengan cara mendaftarkan seluruh bidang di Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Dari target 126 juta bidang tanah di Indonesia untuk didaftarkan, saat ini sudah terdaftar 81,5 juta bidang tanah. Pendaftaran tanah tersebut bertujuan agar masyarakat bisa mendapatkan kepastian hukum terhadap tanah.
"Ini sudah terdaftar 81 juta tanah. Merupakan pencapaian yang cukup besar. Diharapkan di 2025 seluruh Indonesia sudah terdaftar bidang tanahnya,” ujar Direktur Pencegahan dan Penanganan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Widodo dalam keterangannya, Selasa (13/9).
Baca juga: Presiden: Kalau Masih Ada Mafia Tanah, Gebuk!
Menurutnya, apabila target terdaftarnya seluruh bidang tanah di Indonesia tercapai, bisa mempersempit ruang mafia tanah untuk melakukan berbagai macam modus. Masyarakat juga diminta menjaga sertifikat tanah dan jangan sembarangan memberikan kepada orang tidak berkepentingan.
"Lalu, tanah yang ada supaya dipasang patok-patok tanda batas, kemudian dengan memanfaatkan tanah sesuai kebutuhan agar tidak telantar," imbuhnya.
Baca juga: Data Negara Diretas, Pengamat: Segera Sahkan UU PDP
Selain itu, dengan tanah yang sudah terdaftar, masyarakat juga akan merasa aman karena memiliki kepastian hukum dengan adanya sertipikat tanah.
"Program pendaftaran ini sangat membantu masyarakat untuk segera memiliki sertifikat atas tanahnya. Ini (PTSL) juga suatu pengamanan terhadap aset mereka,” tutur Widodo.
Selain memaksimalkan program PTSL, Kementerian ATR/BPN juga melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait dan aparat penegak hukum. Kolaborasi ini diharapkan mempersulit mafia tanah untuk melancarkan aksi kriminal.(OL-11)
Mesin anjungan pencetakan sertifikat elektronik ini memberikan kemudahan bagi masyarakat karena dapat menghemat waktu dan mempercepat proses layanan.
MENTERI ATR/BPN Nusron Wahid menyebut proses investagasi terhadap jajarannya yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut di Bekasi telah rampung.
Kebakaran yang melanda Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) tidak menghanguskan dokumen-dokumen penting terkait dengan sengketa tanah.
POLRI segera meminta keterangan sejumlah pihak dalam kasus pagar laut di Perairan Kabupaten Tangerang, Banten.
ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ujang Bey, meminta pihak ATR/BPN bersiap jika ada gugatan balik setelah sertifikat tersebut dicabut.
Nusron Wahid mengaku tidak mengetahui ada atau tidak dugaan suap terhadap pegawai yang dikenakan sanksi terkait kasus pagar laut
Kejaksaan Negeri Sidoarjo menahan Kepala Desa Kletek, M Anas, dan mantan Sekretaris Desa, Ula Dewi Purwanti, terkait dugaan Pungli dalam pengurusan PTSL tahun 2022 - 2023.
Anggota Komisi II DPR RI Aida Muslimah menyerahkan sebanyak 10 sertifikat tanahsaat sosialisasi PTSL di Banjarmasin Kalsel
Laporan teregister dengan Nomor: LP/B/200/VII/2023/SPKT/Polda Jambi, pada 10 Juli 2023.
Biaya sebesar Rp150 ribu yang dibayar masyarakat kepada desa itu bukan untuk kegiatan PTSL. Tapi untuk pra-PTSL
Menurut dia, khususnya di Jateng, pihaknya menargetkan 21 juta bidang tanah yang kini sudah tercapai 96%.
Sampai saat ini, ia menyebut bahwa pendaftaran tanah di Indonesia sudah selesai sebanyak 110,5 juta bidang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved