Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
PERETAS yang memakai nama 'bjorka' belakangan agresif mengeklaim telah membobol basis data milik sejumlah instansi pemerintahan di Indonesia. KPU pun tidak luput dari sasaran.
Peretas tersebut mengatakan 105 juta data kependudukan warga Indonesia milik Komisi Pemiliham Umum (KPU) RI diduga bocor dan diperjualbelikan di forum daring Breached Forums.
Namun, KPU menyatakan data digital milik KPU tidak diretas. Komisioner KPU RI Idham Holik menegaskan data digital yang dimiliki KPU dalam keadaan aman.
Ia menyebut peretasan bukan hal baru. Oleh sebab itu, KPU pun berupaya memastikan data milik penyenggara pemilu tersebut tetap aman kendati banyak serangan peretas.
"Di dunia digital, bicara tentang aksi peretasan itu biasa terjadi bukan hal yang baru. Tentunya KPU memastikan data dan dokumen yang kami miliki dalam kondisi aman. Makanya kami terus berkoordinasi dengan tim gugus tugas keamanan siber KPU," ungkap Idham, Senin (12/9).
Baca juga: Tanggapi Bjorka, Mahfud MD Akui Terjadi Kebocoran Data
Idham mengaku KPU telah berkoordinasi dengan tim Siber Polri guna terus memastikan bahwa data dan dokumen digital KPU dalam kondisi aman. Guna mengantisipasi serangan Bjorka, KPU akan meningkatkan keamanan siber pada aplikasi-aplikasi yang ada di KPU seperti Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).
"Saya yakin aparat penegak hukum segera dapat mengungkap (Bjorka)," pungkas Idham. (P-2)
Tanpa perubahan mendasar, parlemen berpotensi semakin dikuasai kelompok bermodal besar.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
KPU menegaskan akan menindaklanjuti putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) yang memerintahkan pembukaan dokumen ijazah jokowi dalam proses pencalonan Pemilu 2014 dan 2019.
Perludem menilai efisiensi anggaran seharusnya ditempuh melalui digitalisasi pemilu, penyederhanaan tahapan, serta rasionalisasi badan ad hoc.
KIP Pusat menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki waktu 14 hari untuk banding terkait putusan sengketa informasi soal ijazah Jokowi.
KPU diminta menyerahkan salinan ijazah Jokowike pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi. Keputusan itu setelah Komisi Pemilihan Umum atau KIP Pusat mengabulkan sengketa informasi
Ancaman-ancaman ini sering kali memanfaatkan teknik untuk menghindari filter email dan solusi keamanan lainnya, yang menggarisbawahi perlunya peningkatan kewaspadaan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah tak lazim dengan merekrut peretas dalam negeri untuk memperkuat sistem Coretax.
BIRO Investigasi Federal (FBI) Amerika Serikat mengabari salah satu pengacara presiden terpilih Donald Trump bahwa teleponnya telah disadap peretas Tiongkok.
DUA warga negara Sudan menghadapi dakwaan karena menjalankan kelompok peretas komputer gerilya yang berusaha menyatakan perang siber terhadap Amerika Serikat.
Polda Metro Jaya menangkap tersangka berinisial SH (28) yang melakukan peretasan server pulsa provider Smartfren yang merugikan perusahaan tersebut hingga Rp350 juta.
Spear phishing melibatkan pesan yang sangat dipersonalisasi termasuk rincian spesifik tentang target, sehingga membuatnya tampak lebih kredibel.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved