Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
Sebanyak 2.500 sertifikat tanah rencananya akan diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto kepada warga Jawa Barat (Jabar) pada Kamis (8/9).
Penyerahan sertifikat berlangsung di Gedung Indoor Komplek Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Sertifikat tanah ini hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Jawa Barat yang akan diserahkan dari enam kabupaten/kota.
Rinciannya ialah Kabupaten Purwakarta sebanyak 320 sertipikat, Kabupaten Bandung sebanyak 500 sertipikat, Kota Bandung sebanyak 400 sertipikat, Kabupaten Sumedang 150 sertipikat, Kota Cimahi 130 sertipikat, dan Kabupaten Bandung Barat 1.000 sertipikat.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Kementerian ATR/BPN Yulia Jaya Nirmawati menyampaikan, penyerahan sertipikat tanah kepada masyarakat merupakan bukti bahwa pemerintah serius melakukan percepatan pendaftaran tanah di Indonesia. “Instruksi Pak Menteri Hadi untuk melakukan percepatan pelaksanaan PTSL sesuai arahan presiden," ucapnya dalam keterangan resmi, Rabu (7/9).
Ia menambahkan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat, serta kepala daerah masing-masing wilayah penerima sertifikat direncanakan hadir pada kegiatan tersebut.
Kementerian ATR/BPN mencatat program PTSL telah mencapai 74,8% atau 94,2 juta bidang tanah terdaftar dari 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia. Dari angka tersebut, sebanyak 79,4 juta bidang tanah telah tersertifikasi.
Kementerian tersebut juga melakukan transformasi digital layanan pertanahan dengan meningkatkan kualitas data pertanahan. Adapun persentase data siap elektronik sebesar 56,16%.
Selain meningkatkan kualitas data, Kementerian ATR/BPN juga melaksanakan digitalisasi dokumen pertanahan dengan melakukan alih media dokumen analog menjadi format digital. (Ant/OL-12)
Di Jawa Barat sudah ada beberapa daerah yang membebaskan BPHTB kepada masyarakat. Tapi Kabupaten Cianjur yang pertama.
Penyerahan sertikat tanah dilakukan dari pintu ke pintu
Perwakilan warga juga telah mengunjungi Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kota Bogor untuk mempertanyakan kejelasan status tanah di perumahan Sentul City tersebut.
Untuk merealisasi target tersebut, Kementerian ATR menggandeng Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BON) Provinsi DKI Jakarta guna mempercepat proses pendataan dan pendaftaran.
31 orang pelapor tersebut hanya sebagian kecil dari warga Sentul City, karena diketahui sedikitnya ada 6 ribu warga yang diduga mengalami hal serupa.
Pihaknya segera memproses apabila ada laporan masyarakat terkait adanya pungli pengurusan sertifikat tanah.
Sentra Gakkumdu juga diminta tidak hanya berfokus pada penindakan tindak pidana Pilkada, tetapi juga mengantisipasi pencegahan kecurangan Pilkada 2024
Jajaran penyelenggara pemilu, yakni KPU, Bawaslu dan DKPP diingatkan untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024
PAKAR politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al Hamdi mengatakan pelanggaran netralitas dalam pemilihan pemimpin sulit untuk dihilangkan.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengatakan ada kekuatan intelijen untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
Hadi mengingatkan bahwa yang menjadi korban dari ego sektoral adalah masyarakat.
Hadi berharap dengan adanya penahan tanggul tersebut dapat semakin meningkatan nilai tambah ekonomi
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved