Tolak Penaikan Harga BBM, Fraksi PKS Tinggalkan Rapat Paripurna

SELURUH anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memutuskan untuk walk out atau meninggalkan area ruang rapat paripurna sidang DPR ke-4 Masa Persidangan 1 Tahun sidang 2022-2023. Aksi walk out dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis pertalite dan biosolar.

Sebelum memulai aksi walk out, masing-masing anggota Fraksi PKS juga membentangkan selebaran kertas bertuliskan, "PKS Menolak Kenaikan Harga BBM". Ditemui di luar area sidang, Wakil Ketua Fraksi PKS yang juga Anggota Komisi VII DPR Mulyanto kenaikan harga BBM dinilai memberatkan masyarakat rentan miskin yang ada di Indonesia.

"Kita tahu penduduk miskin di Indonesia itu berdasarkan data BPS itu 27 juta jiwa dan yang rentan miskin itu mencapai 46%. Mereka ini yang paling terdampak pada kenaikan harga BBM," ungkap Mulyanto, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/9).

Mulyanto juga mengkritisi kebijakan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meredam dampak kenaikan harga BBM di kalangan masyarakat miskin. Menurut Mulyanto, penyaluran BLT belum menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan. "Bagi mereka yang tidak mendapat bantuan sosial dari pemerintah, penduduk-penduduk yang rentan miskin itu akan menjadi lebih miskin lagi," ungkapnya.

Aksi anggota Fraksi PKS ini bermula saat Ketua DPR Puan Maharani selaku pimpinan rapat menanyakan persetujuan pengesahan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2021. Terdengar mayoritas suara menyatakan setuju, Puan lantas mengetuk palu pengesahan. (OL-14)