Headline
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
SERANGAN brutal dan mematikan dari Israel-Amerika Serikat (AS) ke Iran pada Sabtu (28/2) lalu membuat dunia terhenyak.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan telah menerima 11 nama bakal calon presiden dari para kader daerah yang akan diumumkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PAN di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu malam.
"Ada 11 nama," kata Zulhas di sela-sela Rakernas III PAN.
Menurut dia, nama-nama yang direkomendasikan itu merupakan usulan dari para kader daerah. "Ya, tadi rakernas dari mulai rakerda (tingkat kabupaten/kota) mengusulkan nama-nama kandidat. Kami bebaskan siapa saja boleh diusulkan terserah kepada kader-kader PAN," katanya.
Begitu pula dalam rapat kerja wilayah tingkat provinsi para kader yang mengusulkan siapa calon yang direkomendasikan ke DPP PAN. "Tadi sudah disampaikan masing-masing provinsi itu sesuai dengan usulan mereka, ya, beragam memang, jadinya banyak itu (calon)," kata Zulhas.
Terkait dengan namanya yang juga diusulkan sebagai kandidat capres, dia mengatakan bahwa ketua umum harus masuk dalam kandidat capres. "Ya, ketua umum itu harus, iya, bagaimana ketua umum partai 'kan, siap gitu 'kan," katanya.
Namun, Zulhas enggan mengonfirmasi apakah dari ke-11 nama bakal capres hanya ada tiga nama yang akan diumumkan. "Nanti, akan kami umumkan (nama bakal capresnya)," tutur dia.
Baca juga: PAN Tidak Undang Anggota KIB ke Rakernas
Ia juga menyebut siapa pun nama bakal capres yang bakal diumumkan oleh PAN hari ini tetap membutuhkan kesepakatan bersama dengan dua parpol lainnya di dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yakni Golkar dan PPP.
"Oh, iya dong nanti akan disampaikan. Akan tetapi, di KIB itu jangan lupa soal pilpres itu chapter terakhir, jadi masih lama," papar Zulhas.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menyebutkan ada beberapa yang nama yang disebut akan menjadi bakal calon presiden dalam Rakernas PAN.
Nama-nama yang paling banyak disebut, kata Yandri di Ritz Carlton SCBD, Jakarta, Sabtu, adalah ketum Zulkifli Hasan.
"Yang kedua ada Pak Erick Thohir, ada Ganjar, ada Anies, ada Ridwan Kamil, ada Khofifah, itu yang favorit itu. Nanti akan kami bahas siapa yang akan disebutkan Ketum di Istora Senayan pada pukul 20.00 hari ini akan kami putuskan," jelas Yandri.
Menurut dia, dari nama-nama tersebut, belum ada yang terkuat karena masih dalam masa rekomendasi. (Ant/OL-4)
PARTAI NasDem menanggapi santai langkah PAN yang mendukung Presiden Prabowo Subianto dan Zulkifli Hasan sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2029 mendatang.
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Forum ini menjadi momentum peluncuran Enam Program Strategis Nasional (PSN) 2026 yang berbasis pada kekuatan digital dan komunitas.
APUDSI adakan gala dinner pra-Rakernas 2026 untuk perkuat solidaritas anggota dan dorong ketahanan desa melalui ekonomi, pangan, dan UMKM terpadu.
Rakernas Amdatara ini bertujuan merumuskan arah kebijakan organisasi demi mendorong pertumbuhan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang sehat dan berkelanjutan
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved