Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) membuat peta jalan pemberantasan radikalisme di Indonesia agar dapat mudah membuat rencana anggaran terkait deradikalisasi, pencegahan, dan kontra-radikalisasi.
"Misalnya di Sumatera Utara, kita tidak membayangkan terjadi di Sibolga, namun kejadian meledak di sana. Itu contoh bahwa peta itu penting untuk perencanaan pembiayaan," kata Hinca dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Dia menjelaskan, peta tersebut sangat penting agar dapat disusun anggaran untuk 5-10 tahun ke depan sehingga bisa lebih akurat dalam deteksi dini.
Menurut dia, BNPT tidak perlu khawatir ketika mengumumkan kampus-kampus yang diduga disusupi paham radikal karena lembaga tersebut harus masuk melakukan deradikalisasi.
"Lalu daerah-daerah perkebunan yang jauh juga bisa menjadi perhatian kita untuk memetakan karena jauh dari daerah lain. Apakah anggaran yang disiapkan ini didasarkan itu atau belum," ujarnya.
Baca juga : Jakarta Geopolitical Forum Cari Keseimbangan Sektor Maritim
Dalam Raker tersebut, Kepala BNPT Boy Rafly Amar menjelaskan, institusinya sedang menyempurnakan terkait peta penyebaran terorisme-radikalisme di Indonesia.
Menurut dia, lembaganya pada 2021 sudah membuat aplikasi untuk mengetahui indeks terorisme-radikalisme di semua provinsi di Indonesia yang terus disempurnakan.
Di sisi lain dia mengatakan, BNPT juga bekerjasama dengan lembaga riset seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan Alvara Research Center terkait indeks daerah risiko terorisme.
"Kami selesaikan itu terkait RPJM mengenai indeks risiko terorisme, tiap tahun kami rilis. Tahun lalu hasilnya dirilis pada akhir tahun dengan angka cukup baik, dan tahun 2022 akan dirilis pada Desember terkait indeks terorisme selama tahun ini," katanya. (RO/OL-7)
BNPT menyebut seorang perempuan yang sejatinya memiliki nilai keibuan, justru secara sengaja atau tidak sengaja menjadi aktor penting di dalam berbagai peristiwa atau aktivitas terorisme.
Pemerintah Indonesia akan meningkatkan perlindungan untuk kepulangan jamaah haji.
Pencegahan tidak hanya dilakukan dari sisi keamanan tapi juga harus bisa memanfaatkan teknologi IT
Gubernur Khofifah dan BNPT RI berkomitmen tanamkan moderasi beragama sejak dini di sekolah untuk cegah radikalisme. Jatim perkuat sinergi pusat-daerah.
KELOMPOK Ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Bidang Kerjasama Internasional Darmansjah Djumala menegaskan pembubaran Jamaah Islamiyah (JI) pantas diapresiasi.
BADAN Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bersama Komisi XIII DPR RI terus memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan terorisme.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved