Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WAKIL Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif menanggapi aksi protes yang dilancarkan sejumlah elemen masyarakat di tengah acara Kick Off Dialog Publik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Menurut Edward, aksi protes merupakan hal yang wajar. Adapun demonstrasi dilayangkan Citra Referandum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia Adam Putra Firdaus. Kedua pihak menyatakan sikap saat Eddy memberi pemaparan di Hotel Ayana, Jakarta.
"Itu biasa. Itu bagian dari demokrasi, ya saya menganggap itu biasa saja," ujar Edward, Selasa (23/8).
Baca juga: Dewan Pers Sampaikan Reformulasi Sejumlah Pasal di Revisi KUHP
Namun, pihaknya menilai bahwa peserta aksi protes tidak mau mendengarkan apa yang disampaikan pemerintah. Padahal, acara kick off diskusi publik telah memberikan masyarakat ruang untuk menyampaikan pandangan.
"Urutan acara itu pemaparan dulu, baru silakan Anda mengkritik. Silakan Anda memberi masukan," imbuhnya.
Baca juga: Kejagung Terima Surat Penyelidikan Istri Ferdy Sambo
Selain dari LBH Jakarta dan BEM Fakultas Hukum UI, kritik acara kick off juga datang dari Aang, perwakilan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Menurutnya, masyarakat kecil sulit mengakses acara yang digelar di ballroom hotel. Dirinya berharap agar Kemenkumham memperbarui mekanisme sosialisasi di 11 kota.
Sebagai agenda kick off, lanjut Edward, pemerintah tidak mungkin mengundang seluruh masyarakat Indonesia untuk memberikan masukan. Akan tetapi, pihaknya berjanji akan melibatkan publik di daerah pada acara berikutnya.
"Ini namanya kick off, permulaan. Selanjutnya, kita akan ke daerah dan melibatkan publik," pungkas Edward.(OL-11)
Tiga pemain naturalisasi yang akan diambil sumpah menjadi warga negara Indonesia (WNI) tersebut yakni Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupessy.
KANTOR Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) DKI Jakarta melakukan Refleksi Akhir Tahun 2024 di Aula Kantor Wilayah, Kemenkumham DKI Jakarta,
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk membentuk kabupaten/kota peduli HAM.
MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp20 triliun untuk kementeriannya.
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah memperkuat komitmennya dalam mendorong pembentukan produk hukum daerah yang berlandaskan hak asasi manusia (HAM).
Marimutu ditangkap karena masuk daftar pencegahan ke luar negeri. Hal itu diketahui setelah pengecekan paspor bos Texmaco itu.
Menurutnya, sistem penegakan hukum terpadu seharusnya menjadi kesatuan rangkaian antarpenegak hukum untuk menanggulangi kejahatan.
Hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok tapi pidana khusus. Ini menjadi politik hukum baru dan menjadi suatu jalan tengah
INDONESIA harus berbangga dengan memiliki produk hukum asli dan menanggalkan produk hukum kolonial.
PASAL perzinaan dalam KUHP yang baru dipastikan tidak akan berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan investasi di Indonesia.
RUU KUHP, merupakan RUU terlama yang dibahas oleh DPR hingga disahkan.
Juru Bicara Tim Sosialisasi KUHP Nasional Albert Aries memastikan Pasal 284 tidak mengganggu ruang privat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved